Malang Post – Bupati Malang, HM Sanusi menyatakan, berupaya melakukan efisiensi untuk memaksimalkan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Malang tahun 2023 ini.
“Ya, efisiensinya (anggaran APBD) dengan pengurangan-pengurangan pembiayaan operasional kegiatan. Makanya, ini kami terus melakukan assesmen pada semua kepala OPD terkait itu,” jelas Sanusi.
Apa yang dilakukan Pemkab Malang ini, lanjutnya, sesuai arahan pemerintah pusat dan perintah Presiden RI. Menurutnya, efisiensi dengan mengurangi pembiayaan operasional dan belanja pegawai, agar tidak terlalu membebani APBD.
Dikatakan Sanusi, pemerintah daerah juga diminta memaksimalkan APBD untuk kepentingan rakyat, termasuk juga pemanfaatan dana yang diperoleh dari pusat atau APBN.
“Pak Presiden RI menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar menggunakan APBD untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, juga APBN ke depan itu berdampak bagi (kesejahteraan) rakyat,” tandas Sanusi.
Sanusi sempat menyinggung, dari total anggaran dalam APBD tahun ini sebesar hampir Rp 5 triliun, hanya sekitar Rp 1 triliun yang bisa dimanfaatkan langsung untuk kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kalau dulu kita cuma Rp 400 miliar untuk anggaran membangun, dari sekian triliun rupiah APBD Kabupaten Malang. Ya, mulai Saya jadi Bupati ini, dilakukan efisiensi anggaran untuk memperbesar pembiayaan kegiatan pembangunan,” bebernya.
Apakah ini berarti nantinya akan dilakukan perampingan OPD? Terkait hal ini, Bupati tidak menjelaskan.
“Kalau perampingan (struktur OPD) tidak, tetapi sejak 2015 ASN kita yang sudah dimoratorium. Jadi, yang sudah pensiun tidak diisi lagi (CPNS baru),” tandasnya.
Menurut Sanusi, hingga kini jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemkab Malang tinggal 7 (tujuh) ribu, dari jumlah sebelumnya mencapai 11 ribu pegawai saat moratorium diberlakukan. (Choirul Amin)
