Malang Post – Inspektorat Kabupaten Malang, menanggapi kasus dugaan penipuan yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Terhadap tujuh orang yang hingga saat kini belum mendapatkan Surat Keterangan (SK) Tenaga Kontrak.
“Kami Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara aduan belum pernah menerima. Tapi kita siapkan tim untuk menelusuri kasus itu,” ucap Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti, saat dikonfirmasi.
Padahal, lanjut Tridiyah, sejak tahun 2021 Pemerintah Pusat telah mengeluarkan larangan untuk menerima pengangkatan Pegawai Non PNS dan Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ Tanggal 10 Januari 2013 Tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
“Sejak tahun 2021, sudah dikeluarkan aturan, jika tidak diperbolehkan OPD mengangkat Tenaga Kontrak, maka kami dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan para tenaga honorer itu,” tegasnya.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang, Nurcahyo mengaku, pihaknya belum mengetahui jelas atas kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh ASN di tempat kerjanya.
“Saya akan mencari informasi itu, bukan tupoksi saya untuk melakukan pendalaman kasus itu,” tegasnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Malang, Iptu Wahyu Rizky Saputra mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan atas kasus dugaan penipuan tersebut. “Kita akan lakukan penyelidikan atas dugaan kasus itu,” tandasnya.
Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya, Seorang oknum ASN di lingkungan Pemkab Malang diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap tujuh orang.
Ketujuh orang tersebut, telah dimintai sejumlah uang oleh oknum itu untuk bisa masuk sebagai tenaga honorer di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas tempat oknum tersebut bekerja.
Akan tetapi, setelah uang yang diminta dan sudah diterima oleh oknum itu, hingga saat ini mereka belum mendapatkan Surat Keterangan (SK) Tenaga Kontrak meski telah bekerja di OPD tersebut selama satu tahun. (Ra Indrata)
