Malang Post – Ratusan sopir angkutan kota (angkot) dari delapan jalur trayek. Diantaranya, AH, LDH, AJH, GH, AMH, MM, ABH dan lainnya. Melakukan aksi demo, penolakan terkait jalur satu arah (one way). Yang ditetapkan oleh Pemkot Malang melalui Forum Lalu Lintas. Terhitung mulai hari ini, Senin (20/02/2023) hingga tiga minggu ke depan. Di sepanjang Jalan Basuki Rahmat (Kayutangan Heritage), Jalan Semeru, Jalan Bromo, Jalan Buring, Jalan Kahuripan dan sekitarnya.
Para sopir dari pagi pukul 08.30 hingga 10.00, langsung memadati Bundaran Tugu Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang. Bahkan sampai meluber di seputaran bundaran tersebut.
Melalui koordinator lapangan aksi demo, M. Kholil bersama seluruh sopir angkot lainnya, sepakat menolak jalur satu arah, dengan beberapa alasan.”Pertama, kami merasa dibenturkan dengan sesama angkot lainnya.
Kedua, kebijakan pemerintah soal bus sekolah dan ojek online (ojol). Telah menggerus hingga berimbas ekonomi sopir, dalam memenuhi nafkah keluarga,” tegas Kholil.
Hal lainnya, tambahnya, adanya kebijakan ini (jalur satu arah) dirasakan melemahkan ekonomi para sopir. Karena jalur yang dilalui kian berputar (jauh). Konsekuensinya adalah menambahkan biaya bahan bakar minyak (BBM).
“Untuk itu, kami meminta kepada Pemkot Malang, dalam hal ini Wali Kota Malang. Secepatnya mengevaluasi kembali atas kebijakan satu arah tersebut. Situasi seperti ini, jangan sampai berlarut-larut. Khawatir menimbulkan kesalahpahaman tidak diinginkan,” tandasnya.
Setelah berlangsungnya audiensi dan menemui para pendemo (sopir angkot). Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan beberapa hal. Diantaranya, segera melakukan kajian dengan forum lalu lintas.
“Mulai besok, kami berlakukan penerapan sistem contra flow pada jalur satu arah. Khusus diberlakukan kepada teman-teman angkot. Saat ini tengah kita bahas dengan forum lalu lintas,” terang Sutiaji.
Dilanjutkan lagi, harapannya kajian sistem contra flow tersebut. Jangan sampai menimbulkan permasalahan baru. Dishub pun diperintahkan sehari ini, harus mempersiapkan rambu lalu lintasnya.”Kami meminta contra flow tidak sampai terjadi adanya kecelakaan lalu lintas. Kami berharap ada rasa aman dan nyaman serta tidak bermasalah,” sambung dia.
Selain menerapkan sistem contra flow, pihaknya juga bakal memberikan subsidi BBM kepada para angkot yang aktif di lapangan. Dimulai pada Maret dan April 2023. Perbulannya Rp300 ribu, sehingga dua bulan semuanya Rp600 ribu.
“Ditambahkan lagi, subsidi uang bagi para sopir angkot. Terhadap uang siswa (angkot gratis), sewaktu berangkat ke sekolah. Kita anggarkan sekitar Rp5 miliar atau Rp6 miliar,” bebernya.
Kadishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra menambahkan, apa yang disampaikan Wali Kota Malang terkait bantuan atau subdisi, sedang dibahas lewat dua skema. Sebagaimana diatur dalam Permendagri.
“Kita persiapkan mekanismenya. Dan sistem contra flow semoga tidak menimbulkan masalah baru nantinya. Dishub pada dasarnya sekedar menjalankan hasil keputusan bersama forum lalu lintas,” tambah Widjaja. (Iwan – Ra Indrata)
