Malang Post – Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang.
Yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, sampai dengan bulan November 2022 sebesar Rp6,52 triliun. Atau 83,88 persen dari total pagu sebesar Rp7,77 triliun.
Dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan 7,37 persen, dari realisasi bulan November 2021 sebesar Rp6,88 triliun atau 76,51 persen dari total pagu sebesar Rp8,99 triliun .
Dari total realisasi belanja Rp6,52 triliun tersebut, untuk Belanja Pemerintah Pusat yang meliputi instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp4,91 triliun atau 82,61 persen dari total pagu sebesar Rp5,95 triliun.
Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,61 triliun atau 88,04 persen dari pagu sebesar Rp1,83 triliun.
“Melalui realisasi APBN KPPN Malang tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuran,” kata Rintok Juhirman, Kepala KPPN Malang, dalam Penyerahan DIPA TA 2023 dan Press Release APBN, Selasa (20/12/2022).
Secara lebih detil, lanjutnya, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Malang sampai November 2022, terdiri dari Belanja Pegawai Rp3,22 triliun atau 89,52 persen dari pagu sebesar Rp3,60 triliun dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
Belanja Barang terealisasi sebesar Rp1,56 triliun atau 73,70 persen dari pagu sebesar Rp2,11 triliun. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp115,16 miliar atau 54,22 persen dari pagu sebesar Rp212,42 miliar yang merupakan terkecil realisasinya. Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp13,14 miliar atau 82,55 persen dari pagu sebesar Rp15,92 miliar.
Sementara untuk TKDD di KPPN Malang, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp211,19 miliar atau 65,85 persen dari pagu sebesar Rp320,74 miliar dan merupakan yang terkecil persentase realisasinya.
DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar Rp.676,46 miliar atau 96,21 persen dari total pagu sebesar Rp703,12 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya, untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dan untuk Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp719,93 miliar atau 89,76 persen dari total pagu sebesar Rp802,05 miliar.
Di sisi Pendapatan Negara lingkup KPPN Malang, sampai November 2022, secara agregat terealisasi sebesar Rp94,83 triliun dan tumbuh sebesar 11,73 persen (YoY), terdiri dari Perpajakan sebesar Rp18,01 triliun, Kepabeanan & Cukai sebesar Rp75,73 triliun dan PNBP sebesar Rp1,09 triliun.
Kepala KPPN Malang, terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah, untuk mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.
“Diharapkan melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 secara akuntabel oleh Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Malang, dapat bermanfaat guna mendorong pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir,” pungkasnya. (Ra Indrata)
