Malang Post – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, pada pelaksanaan dan penyerapan. Sekaligus pemantapan maupun pemanfaatan anggaran belanja, setiap tahunnya. Senantiasa difokuskan dan disesuaikan, dengan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Akuntabilitas Pemkot Malang pun berhasil dinilai dengan nilai A. Untuk tiga tahun berturut-turut. Yakni untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (DATKD) Tahun Anggaran 2023.
“Kota Malang menerima Rp1.188 triliun. Nilainya sedikit lebih tinggi dari yang diproyeksikan di RAPBD, yakni Rp1.13 triliun. Kita jaga dan mesti ditingkatkan kualitas pembangunannya. Tentunya sesuai program perencanaan dan penganggaran yang baik dan benar, efektif serta efisien,” tegas Wali Kota Malang, Sutiaji.
Kota Malang dengan segala kesiapannya, lanjut Sutiaji, terus berupaya mengoptimalkan anggaran belanja daerah. Difokuskan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang telah ditentukan.
“Sesuai arahan Presiden Jokowi dan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, kita akan dorong fokus pemantapan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang,” jelas dia.
Oleh karenanya, dilandaskan pada pemahaman APBN dan APBD. Bagian dari instrumen untuk penguatan dan penyangga, sekaligus menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Karena situasi ekonomi di tengah ketidakpastian global, sepertinya masih berlanjut di tahun mendatang.
“Untuk itu, akuntabilitas pemanfaatan anggaran harus terus ditingkatkan. Sebab, uang rakyat ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara utuh dengan baik dan benar,” tambahnya.
Gubenur sendiri meminta kepada semua Kepala Daerah, di kota maupun kabupaten, perlunya penguatan sinergi demi melahirkan hasil yang signifikan dalam produksi.”Niscaya bisa melahirkan percepatan target pembangunan. Baik secara fisik, sumber daya manusia (SDM), ekonomi, serta sosial budaya. Yang berujung pada kesejahteraan masyarakat di wilayahnya,” ujar Sutiaji, menirukan Khofifah.
Kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan, menurutnya, menjadi satu capaian dan tujuan utama. Ketika dilakukan dengan penerapan program belanja, meliputi pendidikan, kesehatan, penguatan pembangunan SDM dan penguatan hilirisasi industri. “Menjadikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkesinambungan. Disambungkan dan dikuatkan dengan program-program pembangunan yang lainnya,” sambungnya.
Hal itu, lanjutnya, selaras dan sejalan sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo. Dalam pelaksanaan APBN 2023, senantiasa difokuskan kepada enam hal. Antara lain, penguatan kualitas SDM, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Hal lainnya, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru.
Termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Juga perlunya revitalisasi industri dan terakhir pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. (Iwan – Ra Indrata)
