![](https://malang-post.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG-20221108-WA0039.jpg)
Malang Post – Wali Kota Malang, Sutiaji menekankan kepada semua perangkat daerah (OPD). Di setiap program pembangunannya, harus melibatkan peranan perempuan. Khususnya pada pengarusutamaan gender.
“Mengingat sosok perempuan, memiliki potensi yang luarr biasa. Kebijakan-kebijakan pemerintah maupun negara, jangan sampai terjadi Disparitas dalam bidang pelibatan komponen perempuan,” kata Sutiaji, saat membuka rakor Bappeda di Hotel Savana Malang, Selasa (8/11/2022).
Keterlibatan perempuan dalam membantu menuntaskan wabah covid-19 kemarin, peranannya sangat dirasakan. Termasuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dicontohkan, ketika sosialisasi tentang satu informasi, antara Ketua RT atau RW dengan melibatkan istrinya sekaligus tenaga Posyandu, capaian dalam mengundang plerempuan sangat luar biasa. Bila dibandingkan bapak-bapaknya.
Sosialisasi pun, menjadi mudah tersampaikan. Karenanya, perempuan memiliki peranan pada pembangunan bangsa.
“Oleh karenanya, untuk mendukung penguatan pengarusutamaan gender di Kota Malang, kita anggarkan di 2022 ini sebesar hampir Rp 65 miliar, OPD teknisnya sekitar Rp 8,9 miliar. Dan OPD terkait lainnya ada Rp 56 miliar,” paparnya.
Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu menambahkan, tujuan digelarnya Rakorda ini, untuk menekankan kepada OPD, ketika melakukan perencanaan dan penganggaran, harus ada penyesuaian dan responsif gender, yang tidak hanya pada perempuan semata.
“Tapi juga melibatkan kelompok rentan seperti lansia, anak dan disabilitas juga. Namun secara teknis pelaksanaannya ada pada Dinsos (DP3AP2KB) Kota Malang. Namun untuk Rakorda dan mengevaluasi hasilnya, itu bagian kewenangan Bappeda,” tambah Dwi Rahayu.
Program Bappeda sendiri, sudah memenuhi responsif gender. Misalnya, ketika ada acara atau kegiatan, yang hadir laki-laki dan perempuannya berapa. Sehingga keterlibatan perempuan itulah yang dilihat, sejauh mana peranan dan kehadirannya.
“Apabila pada satu acara atau kegiatan di OPD, manakala banyaknya yang hadir perempuan. Berarti telah mengakomodir pengarusutamaan gender. Dan kita targetkan anggaran dukungan responsif gender, minimal sama dengan di 2022 yakni Rp 65 miliar. Tapi harapannya bisa naik lebih banyak lagi,” pungkasnya. (Iwan – Ra Indrata)