Malang Post – Data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang, yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan, sampai dengan Agustus 2022, sebesar Rp4,62 triliun atau 60,01 persen, dari total pagu sebesar Rp7,70 triliun.
Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan sebesar 8,16 persen, dari realisasi bulan Agustus tahun 2021 sebesar Rp4,66 triliun atau 51,85 persen, dari total pagu sebesar Rp8,99 triliun.
Dari total realisasi belanja sebesar Rp4,62 triliun tersebut, untuk Belanja Pemerintah Pusat, yang meliputi instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,49 triliun atau 59,45 persen dari total pagu sebesar Rp5,87 triliun dan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,13 triliun atau 61,79 persen, dari pagu sebesar Rp1,83 triliun.
Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp4,62 triliun tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi. Juga menciptakan multiplier effect (efek berganda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuruan.
Secara lebih detil, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Malang sampai dengan Agustus 2022, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp2,42 triliun atau 66,23 persen, dari pagu sebesar Rp3,65 triliun. Merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
Belanja Barang terealisasi sebesar Rp1,01 triliun atau 51,19 dari pagu sebesar Rp1,98 triliun. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp50,01 miliar atau 22,58 persen dari pagu sebesar Rp221,49 miliar dan merupakan terkecil realisasinya.
Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp7,28 miliar atau 45,73 persen dari pagu sebesar Rp15,92 miliar.
Sementara itu, untuk TKDD di KPPN Malang, terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp84,19 miliar atau 26,25 persen dari pagu sebesar Rp320,74 miliar dan merupakan yang terkecil persentase realisasinya.
DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar Rp455,77 miliar atau 64,82 persen dari total pagu sebesar Rp703,12 miliar untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan, yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Dan untuk Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp588,36 miliar atau 73,36 persen dari total pagu sebesar Rp.802,05 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
“Di sisi Pendapatan Negara lingkup KPPN Malang, sampai Agustus 2022, secara agregat terealisasi sebesar Rp.67,06 triliun dan tumbuh sebesar 16,86 persen (YoY), terdiri dari Perpajakan sebesar Rp12,06 triliun, Kepabeanan & Cukai sebesar Rp54,21 triliun dan PNBP sebesar Rp.0,78 triliun,” ujar Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman.
Karenanya, dia terus mendorong kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah, untuk mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.
Diharapkan melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 secara akuntabel, oleh Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Malang, dapat bermanfaat guna mendorong pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir. (Ra Indrata)
