Malang Post – Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji, pagi tadi mengambil sumpah dan melantik 82 orang PNS. Di ruang sidang Balai Kota Malang, Rabu (28/9/2022).
Mereka adalah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkot Malang. Utamanya sembilan pejabat eselon III, yang ikut seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau Open Bidding, pada Agustus 2022 lalu.
Sembilan orang JPTP yang dilantik dari hasil seleksi Open Bidding, di antaranya Arif Tri S (Kepala Disnaker PM-PTSP), Eko Sya (Kepala Diskopindag), Noer Rahman W (Kepala DLH), Dandung Djulharjanto (DPUPRPKP), Prayitno (Kalaksa BPBD), Baihaqi (Kepala Disporapar), Widjaja Saleh P (Kepala Dishub).
Arif sebelumnya Kabag Umum diganti Siti Mahmudah dari Irban Inspektorat. Kursi Eko Sya (Sekretaris Dishub) digantikan Slamet Santoso (Kabid di Dishub) dan tempatnya Rahman (Sekretaris Bakesbangpol) diisi oleh M. Arif Wibisono (sebelumnya Sekretaris BPBD).
Lantas, kursi Dandung Djulharjanto (Sekretaris DUPRPKP) ditempati Dahat Sih B (sebelumnya Kabid di DPUPRPKP). Sementara, posisi Prayitno (Camat Kedungkandang) digantikan Sapto Wibowo (Kabid di Diskopindag).
Kemudian, posisi Widjaja Saleh P (Kabag ULP) digantikan Eko Setyo M. Dan posisi Baihaqi (Sekretaris Inspektorat) diisi Sahabuddin.
Dari sepuluh calon Kepala Dinas yang mengikuti seleksi, hanya menyisakan Dispendukcapil. Disebabkan, Kepala Dispendukcapil aktif dan akan purna tugas pada 1 November 2022 nanti.
Terkait pengisian kursi jabatan tersebut, Sutiaji menekankan kepada semua pejabat yang dilantik, harus sesuai ekspektasi.
“Karena dalam memilih pejabat sesuai harapan tersebut, harus melewati tahapan yang cukup panjang. Rekam jejak dan historisnya seperti apa, belum lagi ditambah dengan nilai/skoring seleksinya,” tandasnya.
Apa yang selama ini dirasa, katanya, masih banyak kekurangan. Baik secara personal atau kelembagaan. Hendaknya segera dibenahi oleh para pejabatnya. Pihaknya juga meminta kepada semua pejabat, bisa menjawab pertanyaan dari media.
“Tanpa ditutup-tutupi dalam menginformasikannya. Sepanjang untuk mengedukasi dan penguatan literasi kepada masyarakat. Arti kata, media ikut berperan membantu publikasi,” cetusnya.
Terkait Kepala Dispendukcapil belum ada mutasi, kata Sutiaji, karena yang bersangkutan masih aktif. Dan lagi, prosesnya mesti melewati persetujuan Kemendagri.
“Kami ingin mencari dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan hadirnya sosok pejabat yang mewakili adalah terbaik secara komprehensif. Dan pelantikan pagi ini, adalah memenuhi janji kami kepada DPRD. Guna mendukung pelaksanaan APBD Perubahan maupun APBD 2023 nanti secara maksimal,” pungkasnya. (Iwan – Ra Indrata)
