Malang Post – Pembahasan rencana revitalisasi (bongkar) Alun – Alun Tugu, antara Badan Anggaran (DPRD) dan Tim Anggaran (Pemkot), kabarnya terjadi deadlock, saat pembahasan di DPRD, Senin (19/09/2022) malam kemarin.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika saat ditemui awak media mengaku bukan deadlock. Hanya masalah di waktu. Apakah dianggarkan tahun ini, ataukah pada tahun 2023 mendatang.
“Kami lebih banyak menekankan pada penanganan inflasi. Sebagaimana instruksi Presiden RI Jokowi. Ada beberapa pergeseran yang mesti kami lakukan. Mana yang porsi P-APBD dan mana APBD murni. Kedua belah pihak saling menyepakati (happy ending).”
“Semua kita tunggu hasil pemaparan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP). Belum bisa diputuskan sekarang. Terkait rencana pembongkaran Alun-Alun, urgent atau tidak. Karena sudah ada di RPJMD Wali Kota, maka kita harus menghargai dan mendukung dari program Wali Kota, untuk peningkatan taman kota,” jelas dia.
Terjadinya pro dan kontra di DPRD, terhadap rencana pembongkaran Alun-Alun Tugu, kata Made, adalah hal yang wajar. Mengingat pembongkaran itu juga bagian dari pelayanan publik. Namun begitu, di satu sisi harus berimbang dengan program lainnya.
“Dan kita pun juga menekankan kepada Pemkot Malang, perihal pelayanan dampak dari kenaikan BBM. Keputusan lanjut dan tidaknya rencana pembongkaran tersebut, ada pada kesepakatan bersama antara Banggar dan Timgar,” tegas Made.
Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji, menyampaikan, pihaknya tidak ada kesepakatan apapun soal pertemuan bersama DPRD. Kesemuanya ada di pembahasan. Bukan dalam pertemuan.
“Keputusan ada pada DPRD untuk hal itu. Kalau saya mempertimbangkannya, monggo kalau mau ditunda sekarang atau ditunda pada 2023 nanti,” ujarnya. (Iwan – Ra Indrata)
