Malang Post – Ketua TP PKK Kota Malang, Widayati Sutiaji, menanggapi keluhan dan keresahan warga, terkait data dokumen penting. Seperti NIK, KTP, KK dan data lainnya. Terlanjur terinput di aplikasi Smart City Malang, Gerakan Menghimpun Data Berbasis Dasawisma atau ‘Samgepunbasa’.
“Kami pastikan aman untuk keberadaannya, karena dipegang oleh Dinas Kominfo Kota Malang. Keamanan data tersimpan dengan pengamanan berlapis, mengantisipasi serangan dari hacker atau pun peretasan,” kata Widayati Sutiaji, saat ditemui di Balai Kota Malang, Jumat (12/08/2022).
Data yang diperoleh dan diinput oleh tenaga PKK, lanjutnya, dilakukan secara sukarelawan, atau murni untuk kebutuhan pendataan. Nantinya ketika ada OPD-OPD yang membutuhkannya, semisal Dinkes, Dinsos atau dinas lainnya, bisa menggunakan data tersebut.
“Pencarian dan penginputan data oleh TP PKK Kota Malang, hanyalah bertujuan memberikan pelayanan data secara sukarela. Membantu pendataan, agar bisa tepat sasaran bagi warga yang berhak. Utamanya menyangkut adanya program bantuan dari pemerintah,” jelas dia, disaksikan Kadiskominfo dan Kabag Humas Kota Malang.
Disinggung adanya kekhawatiran atau pemikiran dari warga Kota Malang, jika pendataan tersebut bakal dimanfaatkan kepentingan politik menuju 2024 dan bakal disalahgunakan untuk kepentingan lainnya, dia menyangkal keras.
“Demi Allah, tujuan menuju 2024 sama sekali tidak ada. Pendataan ini adalah pure (murni) bentuk pengabdian kami sebagai kader PKK. Kami tetap menghargai akan pemikiran warga tersebut.
Perlu diketahui, pendataan ini untuk kepentingan bersama. Bukan secara pribadi atau pun kelompok sesaat,” tegas mantan Kabid di Disporapar Kota Malang.
Keberadaan Samgepunbasa sendiri, menurutnya, berawal dari adanya pembagian bantuan pemerintah dinilai belum tepat sasaran. Sehingga terbersit keinginan mengaplikasikan keberadaan PKK, membantu dan meringankan tusi OPD terkait.
“Awalnya mencoba sekian data dan lambat laun mengalami peningkatan pencarian data sekaligus menginputnya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat pun bisa menginput sendiri. Dan saat ini sudah ada data warga Kota Malang sekitar 170 ribuan, di bawah kendali Diskominfo,” bebernya.
Disinggung keberadaan pasca launching aplikasi Samgepunbasa pada Maret 2022 lalu, terkait anggaran operasional maupun adanya CSR, Widayati menyebutkan, tidak ada anggaran. Personil PKK bekerja secara sukarela, murni bentuk pengabdian kepada masyarakat.
“Selama ini kami hanya bisa menempel kepada OPD terkait seperti Diskominfo, manakala ada rapat atau koordinasi. Perihal CSR benar adanya, itu bantuan dari HM Sampoerna berupa 134 unit tab. Untuk kebutuhan penginputan data, sejauh ini dikerjakan oleh tenaga administrasi,” papar dia.
Sekali lagi, lanjut dia, masyarakat tidak perlu khawatir atau resah terkait data yang terinput di aplikasi Samgepunbasa. Sebab diamankan oleh Diskominfo Kota Malang dan itu murni penginputan data untuk kebutuhan portal data.
“Dan kami sama sekali tidak ada niatan memanfaatkan data warga tersebut untuk kepentingan sesaat (politik). Dan kami bersama suami (Walikota), sepakat tidak maju pada 2024,” pungkasnya. (Iwan – Ra Indrata)
