Malang Post – Akibat invasi Rusia ke Ukraina, harga minyak mentah dunia terus meroket. Tentunya hal ini berpengaruh pada harga BBM dan gas bumi di Indonesia.
Akibatnya, pemerintah jadi pusing untuk menetapkan harga pasar di tengah pandemi Covid-19 ini.
Anggota Komisi VII DPR RI, H. Ali Ahmad, menggambarkan masalah tersebut. Bahkan sampai saat ini, harga masih menjadi perbincangan antara legislatif dan eksekutif.
Komisi IX DPR RI, meminta pemerintah untuk mencari solusi terbaik. Agar harga tidak naik. Terlebih ketika masyarakat baru saja bangkit dari pandemi Covid-19.
“Kami (DPR) meminta pemerintah tidak boleh menaikkan harga. Karena Indonesia masih situasi Covid-19. (Fluktuasi) ini tidak bisa diprediksi. Belum ada formula yang pas. Saat ini masih digodok,” seru Gus Ali, sapaan akrabnya, usai membuka Sinergitas BPH Migas dan DPR RI tentang Sosialisasi Capaian Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas TA 2022, di Hotel Grand Mercure Kota Malang, Rabu (16/3/2022).
Disebutkan, jika dulu APBN dianggarkan USD 60 per barel, kenyataan saat ini sudah menyentuh USD 120 per barel. Artinya, ada peningkatan dua kali lipat dibandingkan anggaran yang telah disiapkan. Hingga pemerintah terpaksa menaikkan beberapa jenis minyak yang dikonsumsi kalangan menengah ke atas. Seperti Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.
“Kemarin kami mencoba merumuskan jangan sampai dinaikkan. Apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Beberapa harga BBM sudah naik, tapi tidak bisa terus menerus seperti itu, karena kesenjangannya cukup tinggi,” tegas pria asal Karangploso ini.
Dicontohkan, harga LPG sebenarnya Rp14 ribu per kilogram. Untuk kemasan 3 kilogram per tabung seharusnya Rp42 ribu. Namun, masyarakat hanya membayar sekitar Rp16-20 ribu, sisanya ditanggung atau disubsidi oleh pemerintah.
Terkait penghematan subsidi, anggota DPR RI dari dapil Malang Raya ini mengusulkan, agar Malang Raya mendapatkan aliran Liquefied Natural Gas (LNG). Mengingat subsidi yang diberikan pemerintah pada Liquefied Petroleum Gas (LPG) cukup besar.
“Kami mengusulkan agar di Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu dapat dialiri LNG sebagai pengganti LPG. Apalagi saat ini pipa LNG sudah ada di Purwosari. Akan lebih mudah untuk menariknya ke Malang,” bebernya.
LNG ini, lanjut Gus Ali, bisa dikerjasamakan dengan Kabupaten Kota. Sehingga nantinya ia akan datang kepada kepala daerah masing-masing untuk menawarkan, LNG itu akan masuk di Malang dengan skema seperti ini.
“Jadi ini nanti akan dilempar pada daerahnya masing-masing. Itu saya kira lebih bagus untuk mempercepat dan mengurangi subsidi yang ada. Untuk penerapan LNG ini sudah pasti, tapi untuk waktunya belum bisa dipastikan kapan, masih ditata,” optimisnya.
Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, Gus Ali memastikan harga BBM dan gas bumi tidak naik, karena masih kondisi pandemi covid-19. Selain itu, stok ketersediaan selama Ramadan dan Idul Fitri dipastikan aman.
“Kondisi stok aman dan dijamin tidak naik. Informasi itu saya peroleh langsung dari Pertamina,” tegasnya.
Sementara itu, secara virtual (Daring), anggota Komite BPH, Wahyudi Anas menyampaikan, tugas dan fungsi BPH Migas untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi. Serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan Usaha Hilir, sehingga dapat terjamin di seluruh wilayah Indonesia.
“Fokus pemerintah saat ini, salah satunya terwujudnya satu harga BBM di seluruh wilayah di Indonesia. Tugas lainnya adalah BPH Migas menyiapkan cadangan BBM nasional. Cadangan BBM nasional dapat mengcover melebihi 15 hari,” pungkasnya. (Ra Indrata)
