Jajaran pengurus Kahmi Kota Malang periode 2021-2026
Malang Post – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Profesor Muhajir Effendy, menghadiri pelantikan KAHMI Kota Malang, Minggu (30/1/2022) di Hotel Regent Park Malang. Pada kesempatan itu, menyampaikan orasi budaya.
Ahmad Afandi, Ketua Panitia menjelaskan, pada acara pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) dan Forum Himpunan Mahasiswa Islam Wati (Forhati) Kota Malang periode 2021 -2026 mengusung tema: Berperan Aktif dalam Kemaslahatan Publik di Era Disrupsi.
Beberapa program akan dibahas selama lima tahun kedepan. Bagaimana berdaya dan berkontribusi dalam menguatkan ekosistem sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia.
“Skala prioritas raker Kahmi bisa berdaya untuk masyarakat Kota Malang. Artinya, bagaimana sebagai pilar penyokong,” ungkapnya.
Presidium Kahmi Kota Malang periode 2021-2026 terdapat tujuh koordinator. Terdiri dari bidang sosial, hukum, politik dan pemerintah. Semuanya diisi akademisi dan non akademisi demi pembangunan di Kota Malang.
Pelantikan ini, dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Profesor DR Muhajir Effendy, Rektor Universitas Brawijaya Malang Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS, Walikota Malang Sutiaji dan Ketua DPRD Kota Malang I Made Dian Riana Kartika dan para senior HMI.
Koordinator Presidium Kahmi Kota Malang, Lutfi Junaidi Kurniawan, menjelaskan. Presidium terdiri dari tujuh orang. Nantinya, akan memberikan sumbangsih dan kontribusi dalam pembangunan Kota Malang.
Dalam rapat kerja ini, juga membahas tentang kompilasi isu-isu lokal. Karena yang nasional sudah ada pihak yang membidangi. Maka untuk di daerah, pihaknya yang memberikan kritik dan suport dalam pembangunan Kota Malang.
“Kedepan kita memberikan sumbangan kritik atau saran serta mendorong warga, agar diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kota Malang. Kahmi banyak diisi para pakar yang bisa bersinergi dalam pembangunan,” jelasnya.
Pihaknya kedepan akan mengutamakan membahas soal-soal kebudayaan. Karena bicara hukum selalu soal tekhnik hukum, politik selalu soal transaksi. Bagaimana warga mau berkontribusi dalam pembangunan mulai terkait tata ruang akibat majunya Kota Malang saat ini. (yan)
