Dinas Pendidikan Kota Batu bersama dengan Komisi C DPRD Kota Batu melakukan peninjauan di lahan yang akan dibangun SMPN 7 Kota Batu. (ananto)
Malang Post — Pilihan tempat menuntut ilmu di Kota Batu khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) bakal semakin lengkap tahun 2023 . Ini menyusul kehadiran SMPN 7 yang bakal dibangun di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo.
Pembangunan SMP tersebut merespon keluhan masyarakat yang merasa di Kecamatan Junrejo terlalu jauh dari sekolah Negeri. Selain itu, pembangunan SMPN 7 juga masuk di salah satu program strategis di RPJMD Kota Batu tahun 2017-2022.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Eny Rachyuningsih menyatakan, target pembangunan SMPN 7 memang ditargetkan berdiri di Kecamatan Junrejo. Ada tiga alternatif tempat pembangunan setelah dilakukan studi kelayakan.
“Tiga alternatif itu berada di Desa Pendem, Tlekung dan Kelurahan Dadaprejo. Namun di dua desa tersebut terkendala tanah. Sehingga kami menetapkan pilihan di Kelurahan Dadaprejo,” ujar Eny, Rabu (6/10/2021).
Dia menjabarkan, pemilihan lokasi di Kelurahan Dadaprejo karena status tanah yang akan dibangun SMP N 7 merupakan aset milik Pemkot Batu. Sehingga tak perlu dilakukan penyesuaian lagi dan bisa langsung didirikan bangunan.
“SMP N 7 akan dibangun di atas lahan seluas 5016 meter persegi. Pada tahun ini, setelah PAK akan disusun Detail Enginering Design (DED) oleh dinas terkait. Setelah DED selesai tahun 2022 akan dilakukan pembangunan dan 2023 mulai menerima siswa,” jelas dia.
Diawal buka, pihaknya hanya akan menerima siswa sebanyak dua rombongan belajar (rombel) saja. Setiap rombelnya akan diisi maksimal 32 siswa. Keputusan itu dia buat agar pertumbuhan sekolah swasta di Kecamatan Junrejo tetap terjaga.
“Meski hanya menerima dua rombel kami akan menyiapkan enam kelas. Sehingga ketika siswa kelas 7 naik ke kelas 8 tidak perlu membangun gedung lagi karena sudah siap,” katanya.
Lebih lanjut, mengenai fasilitas penunjang pendidikan. Pihaknya akan menyesuaikan Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.
“Dalam Permendikbud itu segala peraturan pendirian sekolah sudah ada. Mulai dari luasan minimal, ketersediaan ruang kelas, ruang laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, lapangan olahraga dan lain sebagainya,” beber dia.
Sementara itu, untuk guru dan tenaga pendidik, pihaknya akan menyiapkan sebaik mungkin. Dengan berkonsultasi dengan Kemendikbud. Sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Thohari menekankan, untuk rancangan DED pihaknya menyarankan agar bangunan SMP N 7 bisa mundur lima meter dari tempat semula. Bertujuan ketika ada wali murid yang mengantar/menjemput anaknya tidak mengganggu pengguna jalan raya.
“Kami sarankan mundur lima meter dari tempat semula. Selain itu tulisan SMP N 7 juga harus diperbesar sehingga lebih monumental,” sarannya.
Tak berhenti disitu, pihaknya juga menyarankan agar pemilihan guru dan tenaga pendidik dilakukan sebaik mungkin. Sehingga walaupun sekolah ini baru, namun kualitas pendidikan tetap terjaga. “Untuk petugas keamanan, cleaning servis dan semacamnya kami menyarankan untuk melibatkan warga setempat,” tandasnya. (yan)
