AMEG – Mengurangi kendala dan permasalahan layanan BPJS, Pemkot Batu menggelar Rakor bersama forum kemitraan dan Forum Komunikasi Kota Batu 2021.
Forum kemitraan dimaksudkan untuk tercapainya komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan, dalam pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum.
Hal itu terkait pemeriksaan dan penegakan hukum program BPJS Kesehatan, meliputi sasaran dan gagasan. Sehingga tercapai pemahaman yang sama dalam mendukung tiga aspek penting, yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan hukum serta peningkatan kepatuhan peserta dan pemberi kerja.
Sehingga tercapainya sosialisasi program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dan demi terciptanya universal coverage sesuai yang diharapkan.
Rakor bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang itu dilaksanakan di Hotel Aston Kota Batu, Selasa (20/4/21).
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, bersyukur, karena itu sangat bagus, bisa saling sharing, seperti apa situasi dan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Sehingga, ketika ada kondisi kurang baik bisa ditemukan solusinya, dengan tujuan program BPJS bisa secara bersama-sama dijalankan dengan baik,” tutur Dewanti kepada Ameg.id.
“Alhamdulillah, program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Batu saat ini sudah mencapai 97,44%. Sisa 2,56% belum tercover BPJS akan dicari dan didaftarkan program JKN,” lanjutnya.
Ia berharap, kerjasama Pemkot Batu bersama dengan BPJS Kesehatan bisa terus berjalan dengan baik. Dimana masyarakat tak perlu lagi membayar iuran, sehingga pelayanan kesehatan semakin bagus.
Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Malang, Dina Diana Permata, menyampaikan, salah satu kendala yang menyebabkan belum seluruhnya masyarakat Kota Batu tercover BPJS adalah masalah data.
“Diperlukan sanding data antara BPJS Kesehatan dengan Dispendukcapil,” ujarnya.
Nantinya Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan akan bekerjasama untuk menyisir sisa 2,56 persen dari penduduk yang akan didaftarkan ke BPJS. Dengan begitu, seluruh masyarakat Kota Batu dapat mengakses pelayanan kesehatan.
“Untuk menjalankan program ini kami sangat membutuhkan suport dan dukungan dari pemerintah daerah,” tandasnya. (ar)
