Prof Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19. (Foto: Satgas Penanganan Covid-19)
AMEG – Sebanyak 15 provinsi, yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tingkat desa dan kelurahan (PPKM Mikro), telah melaporkan pembentukan Pos Komando (Posko). Per 28 Maret, sudah terdapat 7.664 posko terbentuk. Meliputi 193.550 RT dan mencakup 12.619.259 kepala keluarga (KK).
Terbentuknya posko, paling banyak berada di Jawa Tengah. Yakni 2.665 posko, dengan total 4 juta KK tercakup dalam pemantauan. Disusul Jawa Timur sebanyak 2.249 posko dengan lebih dari 3 juta KK dalam pemantauan.
Selain itu, kemajuan pembentukan posko juga terlihat pada lima provinsi yang baru melaksanakan PPKM Mikro, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
”Pencapaian ini tentunya patut kita apresiasi. Mengingat semakin banyaknya posko, semakin banyak masyarakat yang terjaga dan terlindungi,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Dari data perkembangan pada provinsi-provinsi yang baru melaksanakan PPKM Mikro, kemajuan paling signifikan terlihat di NTB. Hanya dalam waktu 1 minggu, terbentuk 68 posko yang memantau lebih dari 100 ribu kepala keluarga. Selain NTB, beberapa provinsi lain juga telah menunjukkan kemajuan dalam pembentukan posko.
Dan kondisi ini, kata Prof. Wiku, adalah perkembangan yang baik dalam penanganan pandemi Covid-19 di berbagai daerah. Karenanya bagi daerah yang sudah memasuki minggu ke-8 PPKM Mikro, agar terus meningkatkan performa dan penanganan di wilayahnya masing-masing.
Dengan semangat bersama melindungi satu sama lain melalui posko, mencerminkan sikap patriot bangsa Indonesia. Semua daerah diminta jangan lengah, karena perkembangan penanganan COVID-19 yang saat ini, menunjukkan tren perbaikan. Yang merupakan buah jerih payah koordinasi seluruh unsur pemerintah, bersama masyarakat hingga ke tingkat terkecil.
”Bagi wilayah yang baru melaksanakan PPKM Mikro dalam 1 minggu terakhir, tetap semangat dan tingkatkan progres penanganan di wilayah masing-masing agar pengendalian COVID-19 dapat semakin baik ke depannya,” tambah Wiku.
Sementara itu, laju penularan virus Covid-19 di tingkatan Rukun Tetangga (RT), terus menunjukkan perbaikan. Hal ini ditandai dengan jumlah zona hijau, dengan capaian persentasenya 97 persen. Capaian ini tidak terlepas dari kebijakan PPKM Mikro, yang melakukan penanganan Covid-19 di tingkatan terkecil.
”Terkait tren perkembangan zonasi risiko tingkat RT, per tanggal 28 Maret 2021, menunjukkan bahwa zona hijau masih mendominasi,” ungkap Prof Wiku.
Rincian pada zona risiko hijau tersebut, yakni sebanyak 20.291 dari 20.951 RT dengan persentasenya sebesar 97 persen dari total RT yang melapor. Disusul zona risiko kuning yaitu 582 RT dan zona risiko oranye 43 RT. Namun, patut menjadi perhatian ialah pada zona merah, karena mengalami kenaikan. Sebelumnya terdapat 8 dari 18.909 RT, menjadi 33 dari 20,951 RT.
Meski demikian, dominasi zona hijau ini merupakan pencapaian yang baik sebagai hasil penerapan intervensi kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Bahkan saat ini, banyak provinsi yang aktif melaporkan perkembangan zonasi risiko tingkatan RT.
Banten menjadi provinsi dengan kelurahan terbanyak melaporkan perkembangan zonasi risiko tingkat Rukun Tetangga (RT) yakni sebanyak 430 kelurahan dalam periode 22 – 28 Maret 2021 atau minggu terakhir. Disusul Jawa Tengah dengan 204 kelurahan, dan DI Yogyakarta dengan 166 kelurahan
”Saya optimis, apabila pelaksanaan PPKM Mikro diperluas hingga provinsi-provinsi yang belum melaksanakan, maka kita akan menyaksikan lebih banyak perkembangan positif kedepannya. Dengan perbaikan di provinsi, maka penanganan COVID-19 di tingkat nasional akan semakin baik,” tandas Prof. Wiku.
