Malang – DPRD Kabupaten Malang berharap rencana pemerintah untuk mengimpor beras agar bisa dikaji ulang. Terlebih untuk Kabupaten Malang. Karena, di tahun 2020 produksi beras di Kabupaten Malang surplus.
Ditambah lagi, dari informasi yang dihimpun, saat ini di wilayah Kabupaten Malang telah mendekati musim panen raya padi. Stok yang ada saat ini diproyeksikan juga cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga menjelang momen Hari Raya Idul Fitri nanti.
“Kami berharap dikaji dipertimbangkan kembali terkait impor beras karena sesuai informasi yang kami terima, sekarang ini mendekati musim panen,” ujar Plt Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodiqul Amin.
Dengan begitu, lanjut dia, petani padi di Kabupaten Malang tidak sampai merasa dirugian dengan adanya kebijakan impor beras. Dijelaskannya, di Kabupaten Malang diketahui banyak petani padi. Karena itu, dikhawatirkan akan bisa terdampak apabila kebijakan impor beras itu direalisasi.
Meski secara langsung kini belum ada keluhan dari para petani, tetapi pihaknya melihat kebijakan impor beras itu harus ditelaah secara nasional. Sodiqul berharap agar Bulog bisanya membeli beras petani. Hal itu juga mengingat bahwa konsep ketahanan pangan juga sudah diatur.
“Kebutuhan pangan di daerah, juga Kabupaten Malang, harus dicek potensi petaninya seperti apa. Kalau memang impor, itu opsi terakhir. Yaitu, saat tidak ada upaya dari petani kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akibat berbagai kendala mulai cuaca atau bencana hingga menyebabkan panen tidak maksimal,” jelasnya.
Namun, sebaliknya, pihaknya tidak sepakat impor dilakukan jika petani di dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional. Karena itu, penting kajian dilakukan agar kebijakan pemerintah bisa dianggap populis.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Dinas Ketahanan Pangan, tercatat hingga akhir tahun 2020, Kabupaten Malang mengalami surplus padi di angka 72.000 ton. Bahkan, pada neraca pangan rata-rata produktivitas padi per hektarnya mencapai 7,1 ton gabah kering giling.(riz/ekn)