FOKUS: Walikota Batu, Dewanti Rumpoko saat Musrenbang tingkat kota, menjelaskan tahun 2022 pihaknya fokus pada pemulihan ekonomi. (Foto: Istimewa)
Batu – Pasca Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan, Senin (22/3) giliran Pemkot Batu. Musrenbang tingkat kota ini, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.
Dilaksanakan secara virtual, karena masih pandemi. Kondisi ini pun yang memberikan dampak proses pembangunan. Menimbulkan konsekuensi yang mengandung resiko. Salah satunya adalah penyesuaian perencanaan pembangunan. Walikota Batu, Dewanti Rumpoko menjelaskan. Pada tahun 2022, pihaknya fokus pada pemulihan ekonomi, penanganan pandemi covid, pembangunan kewilayahan, penataan kota dan pemberdayaan desa.
“Arah kebijakan tahun 2022 difokuskan pada penanganan dan penguatan sektor sosial ekonomi. Baik penanganan pandemi ataupun kebijakan sektoral,” ujar Dewanti kepada Di’s Way Malang Post.
Ekonomi mikro menjadi fokus. Pertumbuhan ekonomi ditarget 4,5. Data tahun 2020, ekonomi Kota Batu minus 6,46. Jauh dari harapan, karena dihantam pandemi.
“Saya berharap, penguatan dan percepatan belanja pemerintah serta belanja APBD, dapat menjadi stimulus. Agar mampu mendorong percepatan ekonomi,” harap Dewanti.
Tingkat kemiskinan tahun 2020 mencapai 3,89 persen. Sedangkan tahun 2022, Pemkot Batu menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 3,81 persen.
Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 mencapai 75,90. Target tahun 2022 naik menjadi 75,95. Tingkat PDRB per kapita tahun 2020 mencapai 74,71 dan ditarget naik tahun 2022 menjadi 76,05. Pemkot Batu juga menargetkan jumlah angka pengangguran menurun. Tahun 2020 mencapai 5,93. Tahun 2022 ditargetkan turun menjadi 3,5 persen.
Sensus penduduk 2020 jumlah penduduk 213.046 jiwa. Didominasi generasi milenial 54.704 jiwa. Disusul generasi Z sebanyak 50.371 jiwa. Generasi X sebanyak 47.622 jiwa. Post generasi Z sebanyak 25.895 jiwa. Sisanya pro boomer 4.371 jiwa dan boomer 30.083 jiwa.
Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi menjelaskan. Seyogyanya perencanaan pembangunan yang dilakukan harus sejalan dengan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Itu bertujuan agar terbentuk harmonisasi yang baik.
“Rencana pembangunan harus memprioritaskan usulan masyarakat. Selain itu, juga harus ada harmonisasi antar program dari daerah dan pusat. Sehingga program pembangunan dan pelayanan bisa optimal,” jelasnya.
RKPD tahun 2022 sudah ter-input dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ada sebanyak 185 program, 500 kegiatan dan 1610 sub kegiatan dengan 47 Satuan Kerja Perangkat Daerah. (ano/jan)
