malang-post.com

Jakarta – Pemerintah menetapkan anggaran untuk program Kartu Prakerja, senilai Rp20 triliun. Jumlah yang sama untuk tahun 2020 lalu. Kartu Prakerja ini, dinilai menjadi salah satu upaya pemulihan ekonomi. Terhadap masyarakat yang terimbas pandemi Covid-19.

Dibukanya kembali program Kartu Prakerja, karena masih ada optimisme, perekonomian Indonesia bisa lebih baik. Dengan keyakinan, fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat. Ditambah kebijakan strategis untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Khususnya menjaga daya beli masyarakat.

Rudy Salahudin, Deputi IV Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan, Program Kartu Prakerja mengemban dua misi. Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Membantu daya beli masyarakat, yang terdampak pandemi Covid-19.

‘’Program Kartu Prakerja ini sendiri masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada kelompok perlindungan sosial,’’ katanya

Pada 2020, kata Rudy, ada 12 gelombang Kartu Prakerja yang dikeluarkan. Program itu sangat inklusif dalam menyentuh 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Dengan jumlah penerima SK Kartu Prakerja mencapai 5,9 juta. Menjangkau masyarakat difabel, kabupaten tertinggal, lulusan SD-SMP, masyarakat lansia, mantan TKI, serta masyarakat yang tidak memiliki rekening bank.

Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menambahkan, menurut hasil survei BPS, pada 2020, sebanyak 88,9 persen penerima kartu Prakerja mengatakan, keterampilan kerja mereka meningkat dan 81 persen.

‘’Penerima bantuan, memanfaatkan intensif sebesar Rp600 ribu tersebut untuk kebutuhan sehari-hari,’’ kata Denni Puspa.

Senada dengan keterangan tersebut, Yumna Via Hasiany, Peserta Kartu Prakerja Gelombang 2 menceritakan pengalamannya mengikuti program Kartu Prakerja.

‘’Saya mengikuti program Kartu Prakerja di Maret-April 2020. Alhamdulillah Juni 2020 sudah mendapat pekerjaan di bidang IT. Pelatihan tersebut berguna sekali menurut saya, karena yang saya ambil benar-benar bisa saya terapkan di dalam pekerjaan saya saat ini. Pekerjaan saya saat ini di bidang programing web yang sesuai dengan pelatihan yang saya ambil,’’ ujarnya.

Selain itu, Yumna juga menyatakan bahwa sertifikat yang didapatkan dari program Kartu Prakerja cukup berguna untuk melamar pekerjaan.

Untuk 2021, desain program Kartu Prakerja serupa dengan 2020. Yakni, biaya pelatihan Rp1 juta, insentif Rp600 ribu per bulan selama empat bulan. Kemudian ada pula insentif survei Rp150 ribu untuk tiga kali survei. Pelaksanaannya pun masih dilakukan secara online.

‘’Bapak Presiden telah meminta agar program Kartu Prakerja, segera diluncurkan di awal 2021 untuk mendorong konsumsi. Pada 23 Februari 2021 kemarin, kita sudah memulai Kartu Prakerja gelombang 12 dengan alokasi anggaran Rp10 triliun untuk semester I 2021. Skema yang digunakan masih semi bansos seperti 2020. Kuota per gelombang sebanyak 600 ribu. Prioritasnya masih sama yakni pekerja terdampak PHK, pelaku UKM yang terdampak, pekerja sektor wisata yang terdampak, lalu calon pekerja migran Indonesia,’’ ujar Rudy Salahudin.

Untuk 2021 ini, ekosistem Kartu Prakerja meliputi lima mitra pembayaran, tujuh platform digital, 165 lembaga pelatihan, empat institusi pendidikan dan tiga portal lowongan kerja.

‘’Kita terus menambah Lembaga pelatihan dan tentunya penambahan ini setelah mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian 165 lembaga pelatihan ini juga menyediakan 1700 pelatihan,’’ papar Denni Puspa. (*rdt)