Foto Ilustrasi
Jakarta – Pemerintah rencananya melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton. Impor akan dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan tahun 2021.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjaga ketersediaan beras di dalam negeri merupakan hal penting untuk dilakukan, agar harganya bisa tetap terkendali.
“Pemerintah melihat komoditas pangan itu penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta-1,5 juta ton,” ujarnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3).
Dalam bahan paparan Airlangga, pemerintah akan melakukan dua kebijakan untuk penyediaan beras dalam negeri, setelah adanya program bantuan sosial (bansos) beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selain itu untuk antisipasi dampak banjir dan pandemi Covid-19.
Pertama, melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan 500.000 ton lagi sesuai kebutuhan Bulog. Kedua, penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900.000 ton saat panen raya pada Maret-Mei 2021, dan 500.000 ton pada Juni-September 2021.
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, mengatakan, rencana impor beras ini telah disepakati dalam rapat Koordinasi Terbatas, Kementerian Perdagangan bahkan telah mengantongi jadwal impor beras itu.
Menurut Lutfi, impor beras akan digunakan untuk menambah cadangan atau bisa disebutiron stock. “Iron stock itu barang yang memang ditaruh untuk Bulog sebagai cadangan. Dia mesti memastikan barang itu selalu ada. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh panen atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock,”pungkas Lutfi.(Kpc/ekn)
