Prof. Dr. Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas KIPI. (Foto: Satgas Penanganan Covid-19).
Jakarta – Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), Prof. Dr. Hindra Irawan Satari mengatakan, protokol kesehatan (prokes) tetap harus dijalankan. Meskipun sudah divaksin Covid-19, karena masih bisa terinfeksi coronavirus disease.
‘’Vaksinasi tidak menjamin 100 persen tidak akan tertular. Tetapi merupakan upaya tambahan untuk mengurangi risiko terinfeksi,’’ kata Hindra dalam jumpa pers daring yang disiarkan langsung di akun Youtube Kementerian Kesehatan, Senin (22/2).
Hindra mengatakan, vaksin Covid-19 harus diberikan dua dosis. Dengan interval 14 hari hingga 28 hari. Vaksinasi yang pertama, tidak langsung membentuk antibodi atau kekebalan. Karenanya masih bisa terinfeksi bila terpapar virus corona.
Bahkan, setelah dua kali pemberian vaksin pun, kekebalan tidak langsung terbentuk. Kekebalan dari vaksinasi baru terbentuk, paling cepat dua minggu setelah vaksinasi kedua.
‘’Setelah terbentuk antibodi pun, bukan berarti tidak bisa terpapar. Tetap bisa terpapar tetapi sakitnya ringan. Itu pun harus ada gangguan keseimbangan antara tubuh, virus dan lingkungan,’’ tuturnya.
Karena itu, Hindra menambahkan, protokol kesehatan yang sudah dilakukan selama ini, jangan ditinggalkan. Bila kita tetap sehat, tidak tertular Covid-19, itu tanda bahwa pola hidup sehat dan protokol kesehatan telah dilakukan dengan benar.
‘’Imunisasi adalah tambahan upaya, agar kita tidak saling menularkan. Tidak menularkan ke keluarga, tidak menularkan ke anak dan tidak menularkan ke cucu,’’ ujarnya.
Terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi, Hindra menjelaskan, adalah sebuah kejadian medis, yang terjadi setelah imunisasi dan diduga berhubungan dengan imunisasi yang dilakukan.
Untuk menentukan apakah kejadian yang terjadi tersebut KIPI atau bukan, diperlukan kajian lebih lanjut apakah kejadian tersebut berkaitan dengan vaksin yang diberikan atau tidak.
‘’Perlu dilakukan kajian secara independen. Karena itu Kementerian Kesehatan membentuk Komnas KIPI. Kami dari berbagai profesi yang mengkaji, apakah ada keterkaitan antara KIPI dengan vaksin yang diberikan,’’ katanya.
Karena itulah, tambah Hindra, pemerintah menanggung pasien yang mengalami KIPI setelah mengikuti vaksinasi Covid-19.
‘’Hal itu berlaku baik untuk masyarakat, yang menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun tidak. Yang tidak atau belum membayar iuran, akan diupayakan ditanggung negara. Peraturannya sedang diproses,’’ tambahnya.
Dikatakan, penanganan KIPI sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017. Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Termasuk pendanaan untuk perawatan dan pengobatan. Termasuk KIPI vaksinasi Covid-19.
Menurut peraturan tersebut, pelaksanaan vaksinasi harus menjamin keamanan, mutu, khasiat dan keamanan vaksin yang menjadi kewajiban pemerintah.
Selain mengacu pada peraturan tersebut, pemerintah juga tengah merevisi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19. (* rdt)
