Keyakinan ada gratifikasi di lingkungan Pemkot Batu periode 2011-2017 membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerilya mencari dokumen-dokumen penting. Setidaknya tujuh kantor dinas telah digeledah sejak tim KPK turun ke Kota Batu pada Selasa (5/1).
Rinciannya, Rabu (6/1) tiga dinas, Kamis (7/1) dua dinas, dan Jumat (8/1) dua dinas digeledah. Yaitu, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, DPMPTSP-Naker, Dinas Penanggulangan Kebakaran (DPK), Bapelitbangda, dan Dinas Kominfo.
Gerilya KPK tak hanya kantor-kantor dinas. Ruangan walikota pun menjadi sasaran pada Jumat (8/1). Selama 3 jam 20 menit, KPK mengubek-ubek untuk mencari dokumen yang ada. Pemeriksaan dokumen dilakukan di depan ruang wali kota.
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, membenarkan ruang kerjanya juga didatangi KPK. Namun, kedatangannya bukan untuk penggeledahan. “Mereka datang untuk silaturahmi, dan telah meminta izin terlebih dulu,” jelas Dewanti.
“Mereka izin mau mencari data-data. Maka dari itu saya berusaha melayani tamu dengan baik. Maka saya persilakan saja. Dokumen yang mereka cari adalah dokumen tahun 2011-2017. Sedang saya ini wali kota dari tahun 2017-2022. Ya, sudah jelas data yang mereka cari tidak ada di saya,” tegas Dewanti.(ano/ekn)
>>>>>Selengkapnya di Harian DIs Way Malang Post Edisi Sabtu (09/1)
