Prof Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19. (Foto: Satgas Penanganan Covid-19)
Jakarta – Perkembangan peta zonasi risiko tingkat kabupaten/kota pekan ini, masih menjadi catatan. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menyayangkan daerah masuk zona merah atau risiko tinggi, bertambah jumlahnya.
‘’Pada minggu ini terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada zona risiko tinggi. Jika pada minggu sebelumnnya (zona merah) terdapat 60 kabupaten/kota, pada minggu ini angkanya bertambah menjadi 76 kabupaten/kota,’’ jelasnya memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta.
Meskipun daerah zona oranye atau risiko sedang menurun, dari 378 pekan lalu menjadi 377 pekan ini, yang masih disayangkan ialah pada zona kuning atau risiko rendah, jumlahnya berkurang. Dari minggu sebelumnya 64, pekan ini menjadi 48 kabupaten/kota. Lalu pada daerah zona hijau tidak ada kasus baru dan tidak terdampak jumlahnya tetap. Yaitu masing-masing delapan daerah.
Meskipun daerah zona hijau tidak ada perubahan jumlahnya, namun Wiku meminta meningkatnya zona merah perlu menjadi bahan evaluasi, untuk masing-masing daerah. Karena jika dilihat sejak Minggu pertama November, angka cenderung meningkat. Hal ini selaras dengan peningkatan kasus aktif, kasus positif dan kasus meninggal.
Melihat lebih rinci pada awal November, jumlah zona merah hanya berjumlah 19 dari 314 kabupaten/kota. Namun pekan ini angkanya meningkat drastis menjadi 76 kabupaten/kota.
‘’Ini menandakan risiko penularan di tingkat kabupaten/kota mengalami perkembangan ke arah yang tidak baik. Mohon perbaiki zona daerahnya dengan cara meningkatkan disiplin protokol kesehatan,’’ tegas Wiku.
Satgas Penanganan Covid-19 juga menjelaskan, data dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran penanganan pandemi Covid-19.
Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, data yang diinformasikan merupakan basis pengambilan upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 daerah dan pemerintah daerah.
‘’Bentuk tanggungjawab kami sebagai Satgas Covid-19, memastikan hak masyarakat mendapatkan informasi yang transparan tanpa ditutupi,’’ tegas Wiku saat menjawab pertanyaan media.
Selain itu, bagi masyarakat, data yang dipaparkan Satgas Penanganan Covid-19, dapat dijadikan peringatan dini bagi masyarakat. Agar dapat menyesuaikan aktivitasnya dengan perkembangan terkini penanganan Covid-19.
Disamping itu, dalam penanganan Covid-19 Pemerintah memastikan bahwa masyarakat akan menerima vaksin sesuai dosis yang sudah ditentukan berdasarkan hasil uji klinis.
‘’Pemerintah saat ini sedang mengembangkan sistem, yang nantinya memastikan masyarakat sudah menerima vaksin sesuai ketentuan medis,’’ kata Wiku masih menjawab pertanyaan media. (rdt)
