Prof. Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19. (Foto: Satgas Penanganan Covid-19)
Jakarta – Berkaca dari beberapa libur panjang, perlu berpikir dua kali, sebelum melakukan perjalanan antar kota. Saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) kali ini. Momen libur panjang, acap memicu peningkatan kasus aktif Covid-19 di Indonesia.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito mengatakan, mobilitas yang dilakukan masyarakat, di tengah pandemi Covid-19, sangat berisiko dan membahayakan pelaku perjalanan. Karena tidak ada yang tahu dari mana Covid-19 berasal.
‘’Lonjakan kasus positif, bukanlah hal yang patut diremehkan. Karena membawa dampak lanjutan lainnya. Seperti berkurangnya jumlah tempat tidur di isolasi maupun ruang ICU. Bahkan di beberapa daerah, kapasitasnya sudah di atas 70 persen terisi,’’ katanya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dampak lanjutan lainnya, kata Wiku, bertambahnya tugas penanganan dari para petugas kesehatan, bertambahnya potensi penularan dan bertambahnya korban jiwa akibat Covid-19.
Menurutnya, pemerintah saat ini sudah menyiapkan kebijakan perjalanan selama periode liburan panjang. Termasuk syarat testing bagi pelaku perjalanan menggunakan tes swab antigen, yang diakui sebagai alat screening Covid-19, oleh Badan Kesehatan Internasional (WHO).
‘’Satgas menyadari beberapa bagian dari peraturan ini, terkesan sulit dijalankan. Tapi masyarakat harus menyadari, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah lonjakan kasus Covid-19,’’ jelasnya.
Setelah kurang lebih 10 bulan menghadapi pandemi, pemerintah dan masyarakat disebutnya telah bergotong-royong, untuk mengaplikasikan perilaku 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Sebagai perisai penting dalam meminimalisir penularan Covid-19.
Wiku menyebut, perisai 3M nantinya akan diperkuat dengan kehadiran vaksin Covid-19. Meski saat ini vaksin Covid-19 sudah dalam tahap pengujian, dia mengakui tantangan lain yang akan datang, adalah memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap vaksin tersebut.
‘’Presiden Joko Widodo telah mengumumkan, pemerintah berkomitmen menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis, kepada seluruh masyarakat Indonesia,’’ pungkasnya.
Skema vaksinasi Covid-19 gratis tersebut, diharapkan mampu mendorong kesukarelaan masyarakat untuk diimunisasi. Pemerintah menargetkan 70 persen penduduk, atau sekitar 182 juta jiwa, dapat diimunisasi. Agar herd immunity atau kekebalan komunitas dapat tercapai.
‘’Dengan semakin mudahnya akses vaksin yang dapat diperoleh masyarakat, kekebalan imunitas dapat dicapai dengan lebih cepat,’’ katanya.
Ditambahkannya, program vaksinasi gratis, merupakan komitmen pemerintah untuk membuka akses vaksin seluas-luasnya bagi masyarakat. Sejalan dengan persiapan program vaksinasi gratis, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedang merampungkan tugas masing-masing. Untuk mengkaji efektivitas, keamanan, efikasi, serta kehalalan vaksin Covid-19.
Wiku menyebutkan, pemerintah menjamin vaksin yang nantinya didistribusikan dan digunakan oleh masyarakat, adalah vaksin Covid-19 yang aman. Dibuktikan dengan otorisasi penggunaan darurat (EUA) dari BPOM, serta sertifikasi halal yang dibuktikan dengan sertifikat MUI.
‘’Saat ini baik BPOM dan MUI masing-masing menjalankan tugasnya. Pemerintah masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan BPOM dan MUI,” terang Wiku. (*rdt)
