Bayar Vaksin Pakai Bagi Hasil Cukai

Malang – Kebijakan pemerintah pusat, untuk berikan vaksin Covid-19, melalui dua skema. Gratis dan berbayar. Menimbulkan kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan desakan untuk menggratiskan vaksin Covid-19, bagi seluruh warga Indonesia muncul. 

Pemberian vaksin Covid-19 gratis, dinilai sebagai langkah paling konkret. Untuk memastikan pandemi Covid-19 di Tanah Air, bisa segera rampung.Ini ditengarai, rasio penduduk yang harus mendapatkan vaksin adalah 70 persen. Atau sekitar 75 juta orang, dari target penduduk 107 penduduk Indonesia. Berusia 18-59 tahun yang ditargetkan pemerintah, sebagai penerima vaksin Covid-19. 

Ada sedikit kekhawatiran, jika harus mengeluarkan biaya sendiri, masyarakat akan menolak vaksinasi. Selain itu, situasi pandemi seperti saat ini, dinilai sebagai situasi darurat. Seharusnya pemerintah mampu menyediakan vaksin gratis. Sebagai salah satu wujud pemerintah melindungi warganya. 

Pemberian vaksinasi gratis yang saat ini sedang menjadi buah bibir itu, buat DPRD Kota Batu ikut angkat suara. Ini karena, Pemkot Batu dinilai memiliki potensi yang tinggi, untuk memfasilitasi 250 ribu masyarakatnya.

Wakil Ketua l DPRD Kota Batu, Nurrochman mengatakan, pihaknya akan mengusulkan. Pada pembahasan hasil evaluasi gubernur atas APBD 2021 mendatang. Karena potensinya besar untuk menggratiskan bagi seluruh warganya. 

Dirinya juga sempat mendengar kabar, jika Dirut Bio Farma, Honesti Basyir membeberkan bahwa anggaran satu dosis vaksin, mencapai Rp 200 ribu. ‘’Jika dikalkulasikan dengan 250 ribu penduduk Kota Batu. Setidaknya pemkot harus menyediakan Rp 50 miliar untuk vaksinasi tersebut,’’ katanya. 

Senada dengan Nurrochman, Wakil DPRD 2 Kota Batu, Heli Suyanto juga akan mendorong Pemkot Batu. Agar menggratiskan vaksin bagi seluruh masyarakat Batu. Ia menilai DBHCT (Dana Bagi hasil Cukai dan Tembakau), bisa digunakan untuk sumber biayanya.

‘’Karena selama ini memang DBHCT Kota Batu, selalu menjadi SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran, Red.). Karena penggunaan juklak dan juknis yang ribet. Oleh sebab itu, bisa digunakan untuk penggratisan vaksinasi. Selain bisa meringankan beban masyarakat. Penggunaan DBHCT juga bisa mengurangi nilai SILPA yang terjadi setiap tahunnya,’’ bebernya. 

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso menjelaskan, Kota Batu sendiri tidak bisa berkomentar banyak, mengenai penggratisan vaksinasi tersebut. Saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk dari pusat.

‘’Vaksinasi tahap pertama akan digratiskan. Hal ini dikarenakan Pemkot Batu telah memiliki anggaran untuk vaksinasi tersebut. Tahap pertama prioritasnya ke tenaga kesehatan, TNI, Polri dan pelayan masyarakat. Untuk selanjutnya menunggu arahan pusat,’’ pungkasnya. (ant/rdt)