Rapar Koordinasi Menjelang Pungut Suara Pilkada Kab. Malang. (ist)
Malang – Polres Malang telah memetakan beberapa titik yang dinilai rawan dalam persiapan Pilkada Kabupaten Malang. Kerawanan itu terkait kondisi geografis. Hal itu dikhawatirkan dapat menghambat pendisitribusian logistik Pilkada. Terutama saat menuju tempat pemungutan suara (TPS).
Saat ini setidaknya sudah ada 14 titik TPS yang dikategorikan rawan. Beberapa di antaranya seperti di daerah Desa Licin, Kecamatan Ampelgading. Secara geografis, kawasan itu banyak perbukitan terjal.
“TPS itu rawan karena faktor geografis. Karena jalur menuju TPS yang susah dilalui kendaraan. Sudah kami petakan ada di Kecamatan Ampelgading dekat dengan Pantai Licin kan susah itu. Ada juga yang di Kecamatan Tirtoyudo dan kalau di barat itu Kecamatan Kasembon,” ujar Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar, kemarin.
Pada pelaksanaan Pilkada ini, sebanyak 1.172 personil Polres Malang di 6 rayon wilayah, bersama TNI dan instansi lain, akan diterjunkan untuk mengamankan 4.674 TPS. Hendri juga berkali-kali berpesan kepada anggotanya, penyelanggara, aparat, dan masyarakat, menjaga kesadaran taat protokol kesehatan (prokes).Agar tidak terjadi klaster baru Covid-19 pasca-Pilkada Kabupaten Malang.
Begitu juga disampaikan, Dandim 0818/ Kabupaten Malang – Kota Batu, Letkol Inf Yusuf Dody Sandra SIP MI Pol agar tidak menganggap remeh Covid-19. Karena itu, patuhi prokes.
Kapolres Hendri juga menegaskan agar anggotanya turut memonitor potensi money politics dan perjudian. Hendri berharap jajaran Polsek memonitor money politics, potensi perjudian (botoh), sehingga warga dapat memilih secara obyektif. Anggota perlu pula meyakinkan warga bahwa TPS aman dan menerapkan prokes secara ketat.
“Hingga saat ini belum ada laporan soal politik uang dan botoh. Kalau ada pasti kami tindak,” ungkap AKBP Hendri Umar SIK MH kepada DI’sWay Malang Post.
Persoalan botoh dan money politics memang jadi perhatian serius kepolisian. Sejarah menunjukkan bahwa money politics berpotensi terjadinya tindak kriminal. Seperti kejadian pada pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak, 30 Juni 2019.
Berawal dari temuan orang meninggal kondisi tergantung dengan tangan terikat. Usut punya usut, korban merupakan orang yang dipercaya dengan diberi uang untuk mencari suara. Selepas pilihan, ia meninggal diduga korban pembunuhan.
Botoh atau pelaku judi, menurut Sumber DI’sWay Malang Post, sebut saja Gondrong, warga Kabupaten Malang, tidak akan lepas dari perhelatan Pilkada. Kata Gondrong, botoh kemungkinan akan selalu ada. Botoh dan money politicsselalu berkaitan. Apalagi, jumlah warga apatis hingga golongan putih antara 30 – 40 % juga menjadi jujugan botoh dengan cara money politics.
Berbagai cara akan dilakukan botoh agar dapat menang taruhan, termasuk membujuk warga golput.Entah itu di tingkat desa, kecamatan ataupun jumlah total perolehan para calon. “Nilainya jutaan rupiah. Bisa lebih. Caranya banyak, termasuk membujuk golput agar mencoblos,” ungkapnya.(riz/ekn)
