malang-post.com

Malang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pasca dihantam pandemi Covid-19. Selain WP Hotel, Resto, Reklame, Parkir dan Air Tanah, kini Bapenda juga menyasar WP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan.

Banyak kawasan perumahan dan apartemen yang masih menunggak PBB. Termasuk juga perumahan elit di jantung Kota Malang.”Peningkatan kepatuhan WP harus terus dikuatkan. Saat ini kondisi ekonomi di Kota Malang mulai membaik. Bapenda harus terus menindak WP yang belum melaksanakan kewajibannya, sesuai ketentuan yang berlaku,”kata Walikota Malang, Drs H Sutiaji.

Sutiaji menekankan, pemulihan ekonomi butuh perhatian seluruh pihak. Mulai dari pemangku kebijakan, pelaku usaha hingga masyarakat umum.”Terlebih saat ini memasuki masa pemulihan ekonomi. Mari bersama-sama kita gerakkan roda perekonomian di Kota Malang agar pendapatan asli daerah (PAD) kita juga dapat meningkat secara signifikan demi pembangunan berkelanjutan di Kota Malang,” tuturnya.

Apalagi, Bapenda juga telah memberi berbagai kemudahan pelayanan dan fasilitas pembayaran bagi WP. Pembayaran bisa dilakukan via transfer, sehingga bisa dilakukan dari manapun dan kapan pun. Untuk mengakses informasi seperti BPHTB dan SPPT juga bisa secara online, sehingga lebih transparan serta meminimalisir tatap muka dengan petugas.

Begitu pula untuk PBB serta jenis pajak daerah lainnya, Bapenda telah menggelar dua kali program pemutihan denda pajak di tahun 2020, bertajuk Sunset Policy V dan VI. Namun belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh WP.”Berbagai kemudahan pelayanan dan fasilitas pembayaran telah disiapkan Bapenda, sehingga tidak ada lagi alasan bagi WP untuk menunda membayar pajak,” tegas orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu.

Pendapat senada dikatakan Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono STP. Penindakan berupa pemasangan stiker dan segel serta patok bagi WP yang menunggak dan belum beritikad baik melakukan pembayaran, memang sudah sesuai aturan dan juga dalam rangka meningkatkan kembali kepatuhan mereka.

“Menurut kami sudah tepat. Namun, dilakukannya harus tetap terukur dan melihat situasi di lapangan. Mengingat beberapa sektor ekonomi sudah mulai pulih dan menggeliat, sehingga juga sudah tepat upaya mengingatkan kepatuhan kepada WP,” paparnya.

Ke depan, Komisi B berharap Bapenda bisa fokus dan memaksimalkan segala daya upaya yang dimiliki. Termasuk bisa membuat program kegiatan yang kreatif dan inovatif agar bisa meningkatkan pendapatan.”Seperti terus meningkat kapasitas dan integritas dari para petugas pajaknya. Karena mereka sebagai ujung tombak dalam pemungutan pajak daerah,” ujar Trio Agus.

Pihaknya mengimbau Bapenda tetap menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka sosialisasi tentang pajak, peningkatan kemampuan, pengawasan dan penindakan, termasuk menggali potensi pajak lain seperti dengan pihak platform digital.

Kepala Bapenda Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT, mengaku siap menjalankan instruksi walikota serta menerima masukan dari legislatif yang bisa menjadi strategi untuk memenuhi target 2020 dan menyongsong tahun 2021.”Penindakan yang kita lakukan juga merupakan bagian dari pemanasan langkah-langkah serta strategi dalam action Bapenda menyongsong pencapaian target tahun 2021,”ujar Ade.

Dia menegaskan, penindakan di lapangan dilakukan sesuai semangat pemungutan pajak yaitu adil dan memaksa. Selaras dengan Walikota dan Komisi B, Ade optimistis dengan recovery ekonomi Kota Malang di era new normal. Apalagi, Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberi apresiasi dan semangat karena penerimaan dari sektor pajak daerah Kota Malang dikategorikan bagus, meski saat pandemi.(ekn/Adv)