Undangan Palsu Workshop BPKP

BEREDAR surat dengan kop Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sekretariat Utama. Surat  Nomor S-119/SU/01/2019 ini ditujukan kepada kepala daerah, sebagai undangan workshop nasional. 
Dalam surat yang dibuat tanggal 30 Januari 2019 tersebut disebutkan, workshop mengusung tema ’Peran Pengawasan Intern Dalam Pengawalan Pembangunan Nasional’. Workshop ini  rencananya digelar selama dua hari. Yakni 27 - 28 Februari 2019 lalu, di ruang Timor, Hotel Borobudur, Jakarta.
Bukan itu saja, dalam surat undangan workshop itu juga disertakan jadwal agenda kegiatan. Dimana untuk hari kedua yaitu Kamis (28/2) lalu salah satu agendanya adalah diskusi panel. Dalam diskusi ini akan dihadiri oleh Kepala BPKP RI Dr Ardan Adiperdana.
Isinya membahas tentang perspektif keuangan dalam menunjang pembangunan uang bersih dan berintegritas. Selain itu juga rencananya dihadiri Dirjen Otda Kemendagri, Dr Soni Sumarsono, yang membahas tentang perspektif pemerintahan mendorong terciptanya suasana kondusif dan politik dalam negeri. 
Dalam diskusi panel itu juga rencananya akan dihadiri oleh pengamar ekonomi Indonesia, Prof Dr Faisal Basri SE,MA, Guru Besar bidang hukum ekonomi universitas Diponegoro, Prof Dr Adi Sulistyono SH,MH dan Ketua Komite I DPR RI, Benny Ramdani.
Dalam paket surat undangan itu juga disertakan lembar konfirmasi kesediaan menjadi peserta. Dimana di lembar konfirmasi ini,berisi nama, NIP, instansi, jabatan, alamat kantor dan sebagainya. 
Namun demikian, yang menarik dari surat undangan workshop nasional ini, panitia workshop juga menuliskan adanya biaya kontribusi. Yaitu masing-masing peserta dikenakan biaya Rp 5,5 juta. Biaya itu sudah termasuk biaya dokumentasi kegiatan, akomodasi penginapan peserta dan transportasi lokal di hotel Borobudur tempat Workshop digelar.
Lebih menarik lagi, dalam surat tersebut juga disebutkan biaya kontribusi peserta dilakukan secara transfer rekening. Namun anehnya, rekening yang digunakan bukan milik BPKP RI, melainkan milik perorangan, yaitu atas nama Sean Mustofa. Dalam surat juga disebutkan, panitia tidak menerima pembayaran saat proses registrasi.
Sementara itu  surat undangan workshop nasional itu seketika dibantah oleh pihak BPKP. Seluruh surat tersebut diupload di website resmi BPKP yaitu di bpkp.go.id dan ditandai dengan tulisan palsu. Bahkan melalui surat nomor S-531/SU/04/2019, pihak BPKP RI menyebutkan adanya unsur penipuan mengatasnamakan BPKP. 
Lantaran itulah, pihak BPKP pun meminta seluruh kepala instansi pemerintahan untuk selalu berhati-hati dalam menerima surat. Surat yang ditandatangani Sekretariat Utama yaitu Dadang Kurnia itu juga meminta seluruh mitra kerja tidak mudah percaya dengan undangan yang dikirimkan melalui surat, tentang BPKP menggelar workshop. (ira/mar)
 

Berita Lainnya :