Happy Zonasi, Gaes!


“Ambil sisi positifnya aja guys. Pak menteri mengajarkan kita untuk tidak memilih LDR,”....

Salah satu komentar kocak yang masuk ke instagram akun resmi Kemdikbud ini menggelitik banget ya, gaes! Meme lain yang tujuannya nyindir dan gak setuju banyak banget. Tapi tetep aja bikin ketawa. Yups, meskipun banyak yang gak setuju sama sistem zonasi, ada juga kok sisi positifnya.
Seperti diungkapkan Genzier asal SMAN 8 Malang Calista Afifah. Baginya, zonasi PPDB tentu punya sisi positif. Misalnya nih, gak buang waktu di perjalanan, terus kalo kalian pengen main ke rumah temen atau harus kerja kelompok kan jadi deket tuh.
“Gak usah buang uang buat transport lagi. Disamping itu kalian bisa memperdekat relasi antar tetangga kan, tapi kamu jadi gak bisa alesan buat telat lagi tuh ke guru tatib,” ungkapnya.
Bener juga ya geng, kalau sekolah kita udah deket rumah gak mungkin kan kalian beralasan macet di jalan. Dengan demikian kalian pun gak akan telat lagi ke sekolah.
Sabrila Faniazharqoli Cordova genzier asal SMAN 2 Malang juga setuju dengan adanya sistem zonasi. Dirinya berasumsi bahwa pendidikan harus diterapkan secara egaliter. Sehingga tiap-tiap daerah akan saling menunjang, tanpa ada embel-embel favorit atau unggulan.
“Aku setuju dengan adanya sistem zonasi, karena menurutku semua itu bisa sekolah, gak harus sekolah negeri dihuni sama anak-anak yang pinter aja. Serta swasta sebaliknya. Karena sekolah negeri ataupun swasta itu sama aja, sekolah swasta juga membutuhkan anak yang ‘cerdas’, dan sekolah negeri juga harus bisa mendidik anak yang kurang mampu menerima pelajaran dengan baik, menjadi mampu belajar dengan baik,” ungkapnya.
Banyak dampak positif sebenarnya guys. Juga terdapat hikmah yang bisa dipetik. Terdapat pembentukan karakter yang lebih memanusiakan manusia. Dalam artian, sebagai manusia hendaknya bisa mahir berhubungan dengan semua orang. Tanpa ada rasa gengsi akan tingkatan kecerdasan sosial, dan acuan bukan hanya tentang kefasihan siswa dalam mengerjakan soal-soal akademis. Dengan adanya sistem zonasi yang diberlakukan oleh pemerintah. Selain semakin diminimalisirnyna adanya pengelompokkan sekolah berdasar kelas. Para siswa akan mempunyai jam belajar yang lebih efektif, karena jarak antara rumah dan sekolah semakin dekat. Dan bisa memangkas waktu, untuk berangkat menuju ke sekolah. 
“Berangkat ke sekolah menjadi tidak ribet. Selain itu, jarak antara rumah dan sekolah semakin dekat. Jadi bikin hemat biaya deh,” terang Yulitha Dheta Nawangsari, genzier asal SMAN 1 Lawang. 
Tidak senada, ada keluhan datang dari genzier asal SMAN 1 Malang, Tasya Anggraini. Dirinya merasa proses tersebut, malah bisa menurunkan kualitas pendidikan. Karena dilihat dari aspek sarana dan prasarana yang menunjang proses pendidikan, masih belum merata. Untuk dipaksakan menggunakan sistem zonasi. “Aku kurang setuju sama sistem zonasi. Seharusnya pemerintah menyamaratakan dulu kualitas dari segi pendidikan,sarana maupun prasarana dari semua sekolah sehingga semua akan sama bagusnya.
Namun dirinya memaklumi, kalau sistem zonasi harus tetap dilaksanakan. Karena itu kebijakan yang datang dari pemerintah, dengan tujuan yang baik. Sehingga dirinya lebih menyarankan untuk memangkas kuota sistem zonasi, supaya tidak menjadi acuan utama, dalam menentukan sekolah tujuan. Jadii tetap menggunakan pola penerimaan sistem zonasi, walaupun prsedurnya harus ada yang dievaluasi. “Kalau mau tetep ada sistem zonasi. Mending tetep kayak waktu jamanku dulu, jadi dibatasi cuma 25% dan yang dilihat tetep nilai ujian nasionalnya bukan jarak ke sekolah,” imbuhnya. (*/oci)

Berita Terkait