Pilwalkot Malang : Kandas atau Tuntas ?


Sebulan terakhir ini sepertinya suasana kota Malang lagi–lagi kembali memanas. Bahkan banyak yang memprediksi bahwa suasana akan kian memanas dari minggu-minggu sebelumnya. Suasana panas ini tentu bukan panas dalam makna iklim cuaca , namun tak lain adalah makna dalam iklim politik khususnya pada pilkada kota Malang. Dimana saat ini isu panas sedang menghampiri para peserta pilkada kota Malang.
    Belakangan ini, nampaknya warga kota Malang dibuat kaget dan geger dengan ditetapkannya beberapa tersangka korupsi oleh KPK. Yang lebih menarik adalah dimana dari beberapa tersangka tersebut diantaranya adalah dua calon wali Kota Malang yang juga saat ini sedang menjabat sebagai anggota dewan dan wali kota Malang. Penetapan beberapa tersangka baru dari pejabat legislatif dan juga eksekutif sebetulnya bukanlah sebuah kejutan. Mengingat kasus korupsi yang menjerat dua calon walikota ini sejatinya bukanlah kasus baru, melainkan kasus lanjutan dalam enam bulan terakhir yang dikembangkan oleh penyidik KPK. Dimana sebelumnya, KPK juga telah menetapkan salah seorang pejabat legislatif dan satu pejabat pemkot sebagai tersangka. Sebelum ditetapkannya beberapa tersangka baru dalam kasus ini, sebetulnya banyak yang sudah meramal bahwa kasus ini akan melibatkan pejabat-pejabat lainnya. Bahkan seiring berjalannya waktu dan penyidikan, kasus ini disinyalir akan memperkenalkan tersangka baru yang terlibat dalam kasus megakorupsi di kota Malang.
    Melihat kondisi yang tengah terjadi, tentu semua sepakat bahwa perisitiwa ini semakin memperburuk wajah birokrasi kota Malang yang katanya di klaim paling bersih dan bebas korupsi. Bahkan ironisnya justru adanya kasus ini seolah membuat penghargaan yang diraih oleh kota Malang belakangan terakhir menjadi tidak berarti, khususnya dalam pencegahan dan penanganan korupsi dalam sistem birokrasi. Sehingga sangat wajar apabila publik atau masyarakat kemudian menjadi kecewa terhadap figur maupun para wakil rakyatnya dan pemerintah kota Malang. Apalagi penetapan tersangka tersebut diantaranya adalah kepada para calon walikota dan terjadi disaat momentum pilkada. Padahal seperti yang kita semua ketahui bahwa momentum pilkada ini adalah ajang pemilihan pemimpin kota Malang untuk merubah wajah kota Malang ke arah yang lebih baik di periode mendatang.
    Munculnya kasus korupsi yang melibatkan beberapa pejabat publik di lingkungan pemerintahan kota malang, tentunya semakin menambah daftar deretan permasalahan yang ada di kota  Malang. Tercatat, ada beberapa permasalahan utama di kota Malang yang sampai hari ini belum teratasi dan menemukan solusi. Pertama, yaitu dimulai dari permasalahan ketimpangan ekonomi yang ada di kota Malang. Dimana masih banyak ditemukannya pemukiman kumuh, jumlah pengangguran yang begitu besar serta angka kemiskinan yang membengkak. Berikutnya adalah permasalahan banjir. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa kota Malang adalah termasuk kota dengan dataran tinggi dan memiliki sungai yang mengalir di tengah kotanya. Sehingga seharusnya permasalahan banjir dapat dicegah seminimalisir mungkin agar tidak terjadi. Dan yang terakhir adalah permasalahan kemacetan. Sudah tidak diragukan lagi bahwa kota Malang memiliki tingkat kemacetan yang sangat tinggi. Bahkan dalam salah satu lembaga survei menempatkan bahwa kota Malang adalah kota termacet ketiga di Indonesia setelah kota Jakarta dan kota Bandung. Tiga permasalahan di atas tentu hanya segelintir kecil dari semua permasalahan besar yang ada. Sehingga, rasanya semua masyarakat sepakat, bahwa momentum pilkada ini haruslah melahirkan pemimpin yang membawa solusi dan gagasan.
    Momentum pilkada sejatinya adalah festival adu gagasan dan solusi dari para pasangan calon dalam menyelesaikan permasalahan. Karena dari pilkada inilah harapan disematkan. Dan dari pilkada inilah perbaikan dilakukan. Namun, dengan adanya kasus ini tentu sangat mencemari subtansi dari adanya ajang pilkada. Pilkada yang awalnya diharapkan sebagai kompetisi memilih pemimpin dari berbagi pilihan, nampaknya tidak akan ada, karena masyarakat pun tak punya pilihan apabila hanya dihadapkan pada sepasang calon ataupun semua pilihan tak memiliki semangat perubahan dan perbaikan.  Padahal, tentu semua masyarakat masih sadar dan ingat. Bahwa ketika di awal pencalonan, puluhan gagasan perubahan digaungkan oleh para pasangan. Para pasangan pun kemudian berlomba memperkenalkan gagasannya kepada masyarakat. Meskipun tak jarang sering adanya saling sindir gagasan dari antar pasangan. Kota pun akhirnya mendadak ramai  dengan beragam kampanye. Baik itu melalui janji-janji perkataan maupun slogan-slogan perubahan. Hingga dari adanya kasus ini sepertinya kampanye dan slogan tersebut akhirnya hanya sekedar harapan belaka. Yaitu harapan yang tidak ada bedanya dengan sebatas perkataan oleh figur diluar harapan. Sehingga tidak aneh jika belakangan ini ada sebagian masyarakat yang meminta pertanggungjawaban kepada partai politik pengusung untuk meminta maaf karena telah mencalonkan figur yang diluar harapan.
    Kasus ini mungkin bukan pertanda bahwa pilwakot telah tuntas lebih awal. Karena meskipun keduanya adalah tersangka, selama belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap dari pihak pengadilan, maka tidak akan mempengaruhi proses jalannya pilkada. Kecuali jika sudah adanya mekanisme yang jelas dan ketetapan hukum yang berlaku. Namun adanya kasus ini setidaknya menandakan bahwa harapan masyarakat dalam pilwakot telah kandas lebih awal. Kandas akan akan sosok pemimpin idaman yang diimpikan oleh masyarakat maupun kandas akan solusi perbaikan yang ditawarkan.
    Namun, dari adanya kasus ini semoga menjadi warning bagi kita semua untuk terus selalu mengawal jalannya pemerintahan dan juga tak lupa akan jalannya pilkada yang sedang berjalan. Karena dalam pemerintahan yang baik dibutuhkan dukungan masyarakat yang cerdas dan peduli dalam mengawal jalannya pemerintahan. Ini semua tak lain adalah agar di kemudian hari kita semua tidak mendengar lagi kasus kasus serupa yang sangat mencoreng image daripada wakil rakyat maupun pemerintahan. Serta agar pilkada menjadi tuntas dalam penyelenggaraan serta harapan masyarakat akan sosok pemimpin idaman tidak kandas di tengah jalan. (*)

Muhammad Taufiq BNP
Deklarator Pelajar Anti Korupsi

Berita Lainnya :

loading...