Pekerja Migran, Pahlawan Devisa yang Tak Pernah Diperingati

Oleh: Zuhro Rosyidah
Pengurus LP3TP2A Kabupaten Malang


Hari ini kita memperingati Migran Day, Penting sekali untuk sebuah daerah yang merupakan penyumbang pekerja migran terbesar kedua di Indonesia, seperti kabupaten Malang ini.
Kabupaten Malang merupakan daerah di Jawa timur yang mempunyai luas wilayah 3.530,65 km² dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur, dengan jumlah penduduk saat ini berkisar 3,2 juta jiwa. Tersebar di 33 Kecamatan dan hampir 400 desa dan kelurahan.
Jumlah penduduk yang banyak sementara pengelolaan sumber daya kurang maksimal, tentu akan menyebabkan persoalan terhadap kebutuhan pencarian kerja yang tinggi. Pergi keluar negeri masih dianggap sebagai salah satu solusi. Menjadi pekerja migran tidak hanya keluar negeri tapi juga keluar daerah, masih banyak dilakukan oleh warga Kabupaten Malang.

Menurut data Disnaker Kabupaten Malang, tiap bulan sekitar 100 orang yang mengurus izin kelengkapan bekerja di luar negeri. Ada 5 kecamatan yang menempati angka tertinggi migrasinya, yaitu kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gondanglegi, Kalipare, Donomulyo dan Bantur. Tentu saja banyaknya pekerja migran di kecamatan-kecamatan tersebut juga berkejaran dengan banyaknya persoalan ikutan yang seringkali tidak diantisipasi sebelumya.
Persoalan pekerja migran tidak hanya berhenti pada mereka yang bekerja saja, tetapi yang tidak pernah selesai adalah justru mereka yang ditinggalkan. Baik itu suami/istri dan terutama anak-anaknya.

Pada anak pekerja migran (APM) yang tumbuh tanpa pendampingan langsung orang tuanya secara lengkap, akan mengalami banyak persoalan sosial. Jika anak diasuh oleh ayah yang juga merangkap sebagai ibu, akan ada beberapa hal yang seringkali tidak bisa diceritakan kepada ayah, namun bisa kepada ibu. Misal saat anak perempuan pertama kali mengalami menstruasi, pertama kali jatuh cinta, sangat jarang menceritakan hal tersebut kepada seorang ayah. Pengasuh pengganti yang terbanyak adalah nenek, rentang usia antara keduanya sangat jauh berbeda, berbeda pola pikir, berbeda pendidikan dan yang pasti, berada di dunia yang sama sekali berbeda dalam hal teknologi informasi. Ini akhirnya menimbulkan banyak permasalahan, tidak hanya dalam pengasuhan tetapi terlebih lagi dalam pola pergaulan.
Tak hanya itu, APM dianggap masyarakat sebagai biang masalah, tidak sopan, dianggap centil kalau perempuan, suka kebut-kebutan. Anggapan-anggapan buruk semacam itu dianggap hal yang wajar dan membuat APM rentan terhadap kekerasan. Alih-alih mendapat perlindungan, mereka justru dianggap sumber masalahnya. Lebih parah lagi untuk anak yang lahir ketika ibu mereka bekerja di luar negeri. Karena fisik mereka yang berbeda, mereka di sebut sebagai “Anak Onta”, di beberapa daerah juga ada sebutan negatif seperti itu. Misal anak oleh-oleh, anak akar rumput (di Sumba).
Pandangan-pandangan negatif dari masyarakat memberi pengaruh buruk bagi APM. Mereka jadi sering meminta gawai atau motor baru kepada orang tuanya yang bekerja di luar negeri agar terlihat keren, bahkan banyak yang mengendarai motor walau tidak punya SIM. Bahkan mereka jadi merasa pendidikan tidak lagi suatu yang penting, karena orang tua selalu mampu memenuhi kebutuhannya.
Program Peduli yang digawangi oleh The Asia Foundation bekerja sama dengan lembaga mitra LPKP (Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan) dan Lembaga Pelaksana LP3TP2A (Lembaga Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), melakukan upaya-upaya ekslusi sosial bagi anak pekerja migran di beberapa wilayah di Indonesia dengan mitra pelaksana yang berbeda. Di Kabupaten Malang bekerja sama dengan LP3TP2A untuk Program Inklusi Sosial Anak Pekerja Migran di wilayah 3 desa kecamatan Donomulyo. Yaitu desa Purwodadi, desa Kedungsalam dan desa Mentaraman. Ketika desa tersebut dipilih karena banyaknya anak pekerja migran yang terdata dan keterpencilan lokasi.
Capaian besar dari Program Peduli ini adalah Satu; Penerimaan sosial dan keberdayaan, diharapkan masyarakat tidak lagi memberikan stigma negatif tentang APM tersebut dan pada APM sendiri mampu memberikan bukti bahwa berjauhan dengan orang tua tidak menjadikan persoalan bagi mereka dalam menggapai cita-citanya. Kedua, akses pelayanan, selama ini banyak sekali APM yang belum mendapatkan Akta Kelahiran dan bahkan tidak tercatat di KK. Sementara akta kelahiran adalah pintu masuk agar dia mendapatkan layanan-layanan yang tersedia. Ketiga, Advokasi Kebijakan, kebijakan yang ada  kurang berpihak kepada APM, terutama pada urusan administratif yang terkait adminduk. Jika belum adanya regulasi di tingkat daerah yang melindungi mereka di rumah, saat orang tuanya pergi keluar negeri atau keluar daerah.
Di Kabupaten Malang sendiri permasalahan yang banyak pada stigmatisasi dan begitu parah, begitu parahnya bahkan ketika APM perempuan mendapat kekerasan seksual dari orang lain, mereka dianggap endel dan menjadi penggoda. (*)

Berita Terkait