Algojo Ambang Batas Parlemen

Oleh Dewi Ratna Mutu Manikam, SE,
Warga  Kelurahan  Rampal Celaket Kota Malang


Perayaan demokrasi atau Pemilu 2019 tinggal menghitung hari. Dag dig dug bukan saja hadir dari para calon-calon legislatif yang membawa mandat konstituennya agar lolos dapat mewakili, namun debar dalam balutan kecemasan juga hadir bagi sejumlah partai politik. Kekhawatiran paling ekstrem adalah kemungkinan untuk tidak lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Inilah kegelisahan awal  atau dampak pendahuluan dari pemilu serentak yang kali pertama akan diterapkan pada Pemilu 2019. Ada kegalauan di antara partai politik menengah terkait apa yang populer disebut sebagai ‘efek ekor jas’ (coat tail effect).
Efek ekor jas, begitulah teori atau konsep yang tiba-tiba menghantui kalangan partai yang tidak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden dari partainya sendiri, alias hanya terlibat sebagai mitra dalam koalisi partai pengusung.

Dalam teori tersebut, partai yang paling diuntungkan dalam hajatan politik di mana pemilihan anggota legislatif dilangsungkan serentak dengan pemilihan presiden-wapres adalah partai yang mengajukan kadernya sendiri dalam kontestasi pilpres.
PDIP dan Partai Gerindra dinilai mendapat berkah elektoral dari popularitas dan elektabilitas masing-masing capresnya yang berlaga di Pilpres 2019 tersebut. Jokowi sebagai kader PDIP mendongkrak perolehan suara PDIP, dan Prabowo sebagai kader Gerindra mendongkrak raihan suara Gerindra. Inilah yang dinamakan efek ekor jas yang mencemaskan partai-partai lainnya (Tomi Sasangka, November 2018).
Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan salah satu metode alamiah dalam kepemiluan dimana bertujuan menyederhanakan para partai politik peserta pemilu. Representasi dari suara rakyat di parlemen lebih efektif dan kesemuanya bermuara pada mengefektifkan pemerintahan.
Sistem multipartai selama ini dirasakan kurang tepat dengan sistem pemerintahan presidensial yang kita anut. Dalam sistem multipartai, keterwakilan menjadi terfragmentasi dan pemerintah sulit efektif karena tidak akan mudah mendapat dukungan suara dominan di parlemen. Koalisi parpol yang dibangun pemerintah pun tidak bisa mengikat, tetapi lentur berdasarkan isu dan kepentingan tertentu sehingga yang sering terjadi adalah kompromi pragmatis.
Fenomena ini yang mendorong ambang batas parlemen terus ditingkatkan dari pemilu ke pemilu. Pada Pemilu 2009, ambang batasnya 2,5 persen, Pemilu 2014 naik menjadi 3,5 persen, dan Pemilu 2019 menjadi 4 persen.
Namun tentu niat baik tersebut tidak meninggalkan noda, beberapa pendapat menyuarakan bahwa pemberlakuan ambang batas akan menjadikan demokrasi kita layu, salah satu dampaknya hampir tidak ada calon yang baru pada beberapa pemilu Presiden dan wakil Presiden yang pernah digelar, dan ini dapat melanggengkan politik oliharki dimana pengambilan keputusan hanya dipegang oleh segelintir elit partai, begitu juga politik dinasti. Hal itu juga menunjukkan kaderisasi yang dilakukan parpol tidak berjalan sehingga tidak ada calon baru untuk dimajukan dalam perhelatan pemilu Presiden dan wakil Presiden. Suara minor lainnya adalah penerapan ambang batas tidak mengakomodasi kepentingan seluruh potensi politik bangsa. Dan ditingkat bawah potensi konflik horisontal adalah sebuah keniscayaan. Sebagai contoh ketika ada calon terpilih namun karena partai penggusungnya tidak lolos ambang batas, diapun terhempas tidak dapat duduk di parlemen.

Berita Terkait