Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana membuat aturan yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.  Meskipun belum disahkan, tapi rencana itu menuai banyak kontroversi, banyak yang menentang tapi tak sedikit yang mendukung. Para penentangnya sudah bisa diprediksi, para politisi baik yang sudah berada di lembaga legislatif maupun yang akan menyusul.
 Kalangan parlemen sudah ancang-ancang untuk menolak aturan tersebut yang – konon – bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, UU Pemilu sudah mengatur persyaratan tersebut sehingga tidak perlu lagi dibuat aturan baru. Aturan KPU dianggap membatasi hak politik warga negara.
Meskipun demikian, tak sedikit yang setuju dengan rencana itu. Sejak awal KPK sudah menyatakan dukungannya terhadap aturan tersebut untuk mengeliminir tindak pidana korupsi. Bahkan Presiden Jokowi, meskipun tidak tagas mendukung, tapi mengatakan aturan tersebut sebagai ranah KPU. Ketua KPU Arif Budiman menyebut itu merupakan sinyal bahwa pihaknya tetap harus jalan dengan rencana peratutan tersebut.
Kontroversi adalah hal yang biasa di negeri ini, tapi urgensi pemberantasan korupsi harus dikedepankan. Semua pihak harus punya komitmen yang kuat untuk memberantas tindak pidana yang melawan kemanusiaan ini. Meskipun penindakan sudah intens dilakukan, tapi kecenderungan untuk korupsi tidak menunjukkan grafik menurun. Penangkapan demi penangkapan tidak membuat para koruptor kapok.
Berbagai aturan pencegahan sudah dibuat tapi masih tetap dibuat muslihat untuk mengakalinya. Regulasi keuangan mulai pusat sampai daerah sebenarnya sangat ketat, tak memberi secuil ruang untuk melanggarnya. Begitu ketatnya sampai banyak pejabat yang menolak untuk menjadi pemimpin proyek karena ancaman hukum yang berat kalau melanggar. Padahal pelanggaran itu bukan semata-mata dilakukan pemimpin, tapi kerana tekanan banyak pihak, baik eksekutif maupun legislatif.
Ranah korupsi sekarang berpindah ke ranah anggaran sejak pembahasan sampai disahkan. Saat itulah terjadi permainan antara eksekutif dan legislatif yang konon sudah menjadi rahasia umum. Ketok palu untuk memutuskan APBD ternyata bukan gratis, tapi bernilai miliaran. Hal ini terungkap dari berbagai penangkapan terhadap legislator di daerah oleh KPK. Para pemimpin legislatif daerah itu enggan mengesahkan anggaran kalau belum deal soal berapa yang mereka dapatkan.
Biasanya pihak legislatif berdalih ada anggaran yang dianggap tidak realistis sehingga harus diperbaiki. Padahal aslinya bukan itu tapi belum adanya kesepakatan soal jatah bagi para wakil rakyat tersebut. Ini bukan masalah kesepatan antara legislatif dan eksekutif tapi sudah mengarah tindakan kriminal.
Dalam hal ini pihak eksekutif berada dalam tekanan, mau memberi upeti atau APBD nya tidak disahkan. Saat-saat seperti ini para kepala daerah berada dalam dilemma yang berat. Akhirnya tidak ada pilihan lain, permintaan dipenuhi ,meskipun harus dilakukan dengan tawar menawar untuk menentukan besarannya. Dari mana uangnya ? Memotong anggaran di masing-masing dinas. Maka pusinglah kepala dinas, karena harus menggelembungkan anggaran sesuai dengan yang tertera dalam APBD. Anggaran yang diterima lebih kecil dibanding yang dianggarkan dalam APBD.
Praktik culas itu hampir terjadi di semua daerah. KPK sudah tahu soal tersebut. Kalau sekarang belum ditangkap, itu karena sumber daya KPK yang terbatas, tidak mampu menjangkau semua daerah. Setiap tahun uang rakyat dibuat bancakan oleh para politisi dengan pejabat eksekutif.

Berita Terkait

Berita Lainnya :