Menggugat Koruptor dan Lapas Berfasilitas

 
Sidak lapas  Sukamiskin yang dilakukan oleh Najwa Shihab, mengungkapkan fenomena menarik di balik layar penjara. Yaitu terungkapnya fasilitas tak wajar yang dimiliki oleh  beberapa Narapidana kasus korupsi. Beberapa Narapidana tersebut antara lain, Setya Novanto mantan ketua DPR RI dengan kasus E-KTP, Luthfi Hasan Ishaq mantan presiden PKS dengan kasus kuota impor daging sapi, Tubagus Chairul Wardana dengan kasus sengketa pilkada MK.  Akil Mochtar, mantan ketua mahkamah konstitusi dengan  jual-beli vonis kasus senketa pilkada. Sidak ini dilakukan bukan tanpa sebab. Melainkan setelah tertangkapnya kepala lapas oleh KPK. 
Sebagai negara hukum, tentu hal ini tidak dapat dibenarkan. Jika penjara identik dengan memberikan efek jera kepada pelaku pelangaran, Maka lain halnya jika penjara yang difasilitasi diluar batas kewajaran. Justru bukan memberikan efek jera, melainkan akan timbul rasa meremehkan hukum. Sehingga ada keinginan untuk melanggar dan melanggar lagi. 
Fenomena di balik layar penjara, membuka  mata rakyat. Bahwa, keadilan belum sepenuhnya diselenggarakan sesuai dengan hukum konstitusi yang ada. Terkhusus kasus korupsi. Secara pengertian, korupsi artinya penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Maka, tentu bisa diartikan mencuri. Karena, mengambil barang yang bukan haknya.
Segala bentuk penyelewengan, memperkaya diri dengan mengambil yang bukan haknya adalah bentuk kedzaliman. Artinya, ada orang yang dirugikan. Dan ini merupakan pelenggaran berat. Bagaimana tidak, rakyat dimiskinkan dengan budaya yang sudah lama mendarah daging di tubuh pemerintahan. 
Sebagai negara pancasila. Sila kelima menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata keadilan rasanya, masih miris implementasinya dalam kehidupan bernegara. Kini perlu ditegaskan keadilan adalah sikap mutlak bagi yang menginginkan tahta kepemimpianan. Tak pandang siapa dia. ketika bersalah maka, hukum harus ditegakan. 
Jika membandingkan dengan nasib para koruptor dinegara lain, tentu perlu diacungkan jempol. Di Cina misalnya, siapa pun yang terbukti melakukan korupsi lebih dari 100.000 Yuan atau senilai dengan 214 juta maka hukumannya adalah mati. Begitu pula dengan Singapur, bagi seseorang yang melakukan tindak kejahatan seperti penyelundupan obat terlarang, pembunuhan dan korupsi maka hukumannya adalah kematian. Adapun di Jerman, meskipun negara ini tidak memiliki lembaga untuk menangani kasus korupsi seperti KPK, namun hukuman bagi tindak pidana tersebut sangat berat, yaitu hukuman seumur hidup. Pun  dengan Arab Saudi yaitu dengan hukuman pancung. 
Sedangkan di Indonesia dijelaskan dalam UU No 20 Tahun 2001 pada pasal 2 berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah.
Pada pasal 3 berbunyi  setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. 
Undang-undang tersebut bukan tidak menuai banyak penafsiran yang bermacam-macam. Berbeda dengan nasib para koruptor dinegara lain yang tadi disebutkan di atas, secara tegas bahwa hukuman bagi korupsi berujung pada kematian. Untuk itu, tindakan mefasilitasi terhadap pelaku pidana korupsi adalah sesuatu yang tidak wajar. 

Berita Lainnya :