Korupsi Massal DPRD Kota Malang

 
Kasus yang melibatkan 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintahan Kota (Pemkot) Malang Tahun Anggaran 2015 menunjukkan aksi korupsi dilakukan secara massal. Pasalnya, saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Selain 41 anggota DPRD, KPK juga telah menetapkan Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton dan eks Kadis PU dan Pengawasan Bangunan Kota Malang tahun 2015, Jarot Edy Sulistiyono sebagai tersangka. Wajar adanya, jika akhirnya KPK menyebut kasus ini sebagai korupsi massal, sehingga dapat dipastikan kasus korupsi anggota DPRD di kota Malang ini menjadi fenomena langka dan rekor korupsi terbanyak di Indonesia, (Malang Post, 4/9/2018).
 
Korupsi massal
Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal melibatkan unsur kepala daerah dan jajarannya serta sejumlah anggota DPRD yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan, anggaran dan regulasi secara maksimal. Selain itu, DPRD yang kuat diharapkan memunculkan pengawasan yang efektif terhadap jalannya pemerintahan. 
Istilah korupsi berjamaah pun muncul untuk merefleksikan perbuatan korupsi wakil rakyat yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, tak jarang pula ada kasus korupsi yang melibatkan hampir semua, bahkan semuanya, anggota DPRD. Kewenangan yang besar jadi pintu masuk korupsi. Setiap kewenangan menjadi alat untuk melakukan transaksi koruptif. Permainan anggaran dan suap merupakan modus utama yang sering terjadi.
Ketika kepala daerah dipilih DPRD, gubernur, bupati/wali kota jadi sasaran empuk perahan. Sebaliknya, sebagai balas jasa politik, kepala daerah pun menganggarkan sejumlah pos anggaran bagi anggota dewan. Kepala daerah merasa berutang budi kepada anggota DPRD yang telah memilihnya, bukan kepada rakyat. Implikasinya, DPRD diguyur berbagai macam bentuk anggaran, misalnya tunjangan aspirasi, komunikasi, transportasi, asuransi, kesejahteraan, dan purnatugas. Sementara program untuk rakyat terbengkalai.
Tingginya angka korupsi DPRD tercermin dari ribuan kasus korupsi yang terjadi sepanjang 15 tahun terakhir berdasarkan data Indonesian Corruption Watch  (2001-2016) merupakan potret buram tren korupsi di Indonesia. Merujuk dari ribuan kasus tersebut, modus praktek korupsi yang paling banyak terjadi adalah penggelapan (514 kasus), penyalahgunaan wewenang (514 kasus) dan mark up (399 kasus). 
Data ICW juga menyebutkan, 77 persen tersangka korupsi berasal dari pemerintah daerah. Sepanjang tahun 2017 aparat penegak hukum menindak 495 ASN, 102 kepala desa, 37 anggota DPRD dan 30 kepala daerah. Jumlah ini tersebar di pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan kementerian dan lembaga. Keadaan makin diperparah oleh perilaku partai politik di daerah yang menjadikan anggota DPRD sebagai sumber pendanaan partai. 
Parpol terkadang acuh tak acuh pada mentalitas kadernya dan cenderung mendorong mereka berbuat koruptif untuk mendanai partai. Melalui data korupsi ini paling tidak menegaskan komitmennya dalam upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih khususnya di pemerintah daerah.  

Berita Lainnya :