Jokowi Butuh Banyak Negarawan

Oleh: Abdul Wahid
Pengajar Program Pascasarjana Universitas Islam Malang
dan pengurus AP-HTN/HAN


Menyaksikan sikap negarawan Prabowo Subianto saat  berangkulan dengan Joko Widodo, terasa ada suatu kerinduan publik, bagaimana jika semua elemen politik yang semula berbeda jalan atau berdiri di ranah friksi-friksi, belajar menerima yang berbeda atau menunjukkan dirinya sebagai negarawan.
Atmosfir damai dan hidup rukun antar kelompok yang berbeda merupakan atmosfir yang diidealisasikan harus membumi di negeri ini. Sehingga setiap elemen bangsa tidak kehabisan banyak enerji untuk melanjutkan pekerjaan dan menciptakan masa depannya.
Atmosfir di negara ini memang harus hidup progresif. Progresifitas hanya bisa diwujudkan oleh subyek bangsa yang berjiwa negarawan. Negarawan bukan hanya harus lahir dari kelompok pemenang pilpres, tapi yang kalah pun harus menyemaikan jiwa kenegarawanannya sebagai ”harga mati”.

Secara khusus, Presiden Jokowi tidak akan bisa memprogresifitaskan Indonesia tanpa dukungan kelompok negarawan dari rivalnya. Pemenang maupun yang kalah adalah investasi sumberdaya manusia yang menentukan konstruksi bangsa, sekarang maupun kedepan.
Kalau bukan jiwa kenegarawanan tidak ’disupremasikan” oleh seluruh elemen bangsa, kinerja Presiden ke depan tentulah akan sangat berat. Khususnya dalam berkompetisi dengan negara-negara lain, pasalnya Presiden akan  tereduksi enerjinya akibat disibukkan melayani atau menjawab kelompok yang tidak sepaham atau mendukung kinerjanya.
Mereka itu harus tampil di depan untuk mengajak seluruh pendukung atau kekuatannya guna mewujudkan dan memprogresifitaskan atmosfir kedamaian, kerukunan, dan keadaban, atau dimanapun memenangkan toleransi universal. Novelis Prancis Anais Nin menyatakan, ”ketika anda membuat dunia lebih toleran untuk Anda, berarti Anda membuat dunia lebih toleran bagi orang lain.”
Setiap negara, bangsa, rakyat, dan komunitas-komunitas tertentu membutuhkan seorang pemimpin yang punya jiwa sebagai “penggembala” umat atau model kepemimpinan yang mampu menyertai, mendampingi, dan mengedukasikan kemana rakyat akan diantarkan menggapai cita-cita atau obsesinya.
Pemimpin yang negarawan bukan yang semata produk negara untuk menjadi Presiden dan atau Wakil Presiden, melainkan yang tidak menang pilpres ini juga tetap menjadi ‘presiden” atau “wakil presiden” (pemimpin).  Sehingga peran-perannya pun harus menceminkan dirinya sebagai negarawan dalam kondisi apapun.

Dalam ranah itu, sosok “presiden” atau “wakil presiden” punya konsekuensi untuk mengedukasikan dan menghidupi (menyejahterakan) rakyat, bukannya menunjukkan sikap dan perilaku tidak populis dan humanistik (sebagai pemimpin), apalagi di tengah rakyat yang sedang terhimpit akumulasi ketidakberdayaan (empowerless).
Di dalam diri pemimpin itu harus selalu berkobar-kobar semangat untuk menyelami dan melayani kepentingan rakyat seperti memberikan layanan birokrasi yang sehat atau menyehatkan birokasi yang masih “senang sakit”, mendekonstruksi praktik penyelenggaraan  pendidikan  yang sering dinodai oleh praktik kekerasan dan penyelenggaraan peradilan yang belum mengutamakan tegaknya kultur keadilan, kejujuran, dan egalitarian.
Seorang pemimpin yang negarawan itu, idealnya  tidur pun ia tidak bisa nyenyak, apalagi terlelap. Pasalnya di dalam dirinya ada api yang terus menyala yang memanaskan (mengaktualkan) tanggungjawab kerakyatannya. Kalau hanya menghadapi atau kalah secara formal di ajang pesta demokrasi yang waktunya setiap lima tahun sekali seperti Pilpres, maka tidak ada alasan  untuk membumikan komitmen nasionalismenya, pasalnya dirinya tetaplah sosok yang dipercaya “menahkodainya”, meski tanpa kursi (jabatan “presiden” dan atau “wakil presiden”).
“Anda mampu membuat singgasana dari bayonet, tapi Anda tidak akan mampu mendudukinya terlalu lama,” demikian tulis Boris Yeltsin, yang sejatinya mengingatkan, bahwa jabatan itu sebentar, kecuali  menjadi “presiden dan atau wakil presiden” dengan paradigma  menjalani kinerja kepemimpinan seumur hidup bersama rakyat. “Hadir” Bersama rakyat inilah yang membuat siapapun menjadi bermakna.
Model kepemimpinan (kekuasaan) demikian itu jelas sangat dibutuhkan secara empirik oleh rakyat negeri ini. Presiden dan mesin-mesin kekuasaannya belum tentu mampu membaca secara keseluruhan, misalnya hingga ke wilayah pelosok desa atau pedalaman, tanpa dukungan pemimpin-pempimpin atau “presiden-presiden”  non formal yang bergulat menunjukkan peran riil dengan “bahasa” kerakyatan, kemanusiaan, dan kebangsaanya.
Memahami dan mewujudkan keinginan rakyat merupakan dua aspek yang belum tentu bisa diwujudkan. Dalam ranah memahami, seorang pemimpin dituntut untuk cepat tanggap dan mengerti tentang aspirasi rakyat, yang konsekuensinya berarti daya nalar intelektualnya  harus digunakan untuk membaca realitas obyektif pergulatan kepentingan di masyarakat. Sedangkan dalam tingkat mewujudkan menuntut sosok pemimpin untuk menerapkan daya psikomotorik kompetensinya demi memaksimalkan kewajiban dan tanggungjawabnya.
Pemimpin yang negarawan identik bisa penguasa (pejabat) atau sosok tanpa jabatan yang punya “kursi” di ranah pengabdian kemasyarakatannya, sehingga sosok siapapun yang memimpikan distigma demikian, ia harus bisa memahami dan “melabihkan” dinamisasi dan diversifikasi aspirasi masyarakat.
Tidak selalu antara kata dengan perbuatan penguasa (Presiden dan atau Wakil Presiden) berhasil menyatu mewujudkan kemaslahatan asasi rakyat. Tidak selalu antara pernyataan (janjinya) dengan perbuatan menjadi anatomi empirik yang melahirkan kemanfaatan, pasalnya idealisasi demikian membutuhkan kerja partisipatorik, yang nota bene membutuhkan tangan-tangan perkasa dari ”presiden dan atau wakil presiden” yang  bertebaran di masyarakat.
Pemimpin yang bisa membahasakan idealisasi itu merupakan deskripsi negarawan, pasalnya ia kapabel dalam mengorvengensikan pikiran cerdasnya melalui atau dalam suatu konstruksi kewajiban dan tanggungjawabnya secara maksimal yang membuat terjadinya perubahan dan pencerahan.
Negarawan itu pembuktian siapapun yang di ranah strategis kekuasaan seperti pemimpin parpol bukan menunjukkan retorika kepemimpinan formal, melainkan bukti kepemimpinan empirik yang terus menerus ditegakkan dan disejarahkannya, yang bisa digunakan sebagai referensi setiap calon pemimpin atau anak bangsa kapanpun dan dimanapun berada.
Itu mengandung konsekuensi, bahwa pemimpin (Presiden dan atau Wakil Presiden) atau siapapun yang sudah mendapatkan ”kursi” sebagai ”presiden publik” yang dibuktikan dengan dukungan jutaan rakyat negeri dituntut hadir dan berada di tengah-tengah orang-orang kecil dengan segala kewajiban asasi dan resikonya. Orang-orang kecil ini menjadi cermin kalau dalam dimensi kepemimpinan ada muatan kewajiban populis dan humanistis yang harus selalu ditegakkan dan kembangkan.  (***)

Berita Terkait