Jamaah Korupsiyah

 
Adakah yang salah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi sudah bekerja ekstrakeras, tapi kenapa perbuatan tercela itu masih tetap tak terbendung. Upaya menggarong uang rakyat itu sudah masiv sistemik dengan melibatkan banyak pihak sehingga tindakan yang dilakukan lembaga antirasuah itu sepertinya tak berarti. Sudah banyak pelaku korupsi yang dipenjarakan, tapi tindakan itu tidak menimbulkan efek jera.  Tapi calon koruptor itu justru semakin banyak.
Padahal kalau kita menilik kasus korupsi yang terungkap, sampai saat ini sesungguhnya belum beranjak dari modus lama, permainan anggaran antara eksekutif dan legislatif, upeti kepala daerah, tender proyek dan jual beli jabatan.  Sebagian besar kasus korupsi yang diungkap seputar masalah anggaran dan jabatan. Seperti  yang terjadi di Kota Malang, ketika KPK menetapkan Wali Kota M Anton bersama 18 orang anggota DPRD setempat sebagai tersangka korupsi. 
Sama seperti korupsi yang lain, pihak legislatif minta ‘’uang jasa’’ atas kerjanya membuat APBD. Sebelumnya, Ketua DPRD setempat dan seorang kepala dinas sudah dijadikan sebagai terdakwa dalam kasus yang sama. Saat ini keduanya dalam proses persidangan menunggu tuntutan jaksa. Kalau dilihat jumlahnya, ini masuk katagori korupsi berjamaah yang melibatkan sebagian besar anggota dewan. Meskipun sebelumnya sudah pernah terjadi, semua anggota DPRD jadi terhukum. Ini menunjukkan persekongkolan eksekutif dan legislatif dalam penyusunan anggaran adalah sarang korupsi.
Proses itu bermula sejak awal, ketika draft anggaran itu diajukan ke DPRD. Pembahasan panjang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Dalam proses inilah legislatif mulai menunjukkan tajinya, akan mencoret beberapa mata anggaran, bahkan tak jarang yang mengancam akan menolak anggaran yang diajukan eksekutif.
Dalam tahapan ini seolah-olah dimunculkan konflik, bahwa legislatif menolak anggaran yang tidak memihak rakyat atau proyek yang hanya menghabiskan biaya. Gertak sambal itu ternyata membuat legislatif keder. 
Maka dicarilah cara mufakat untuk memuluskan anggaran tersebut. Bukan mufakat sembarang mufakat, tapi tawar menawar antara kedua belah pihak agar APBD tersebut segera disahkan. Ternyata ketokan palu ketua dewan soal pengesahan APBD itu bukan gratis. Ada biaya besar yang harus dikeluarkan oleh eksekutif. 
Dalam kasus korupsi di Kota Malang misalnya, nilai fee Rp 900 juta untuk anggota dewan itu termasuk murah bila dibandingkan dengan jumlah APBD yang sekitar Rp 2,5 triliun. Maka ketika ketua DPRD mengajukan jumlah itu, wali kota dan jajarannya langsung menyanggupi. Tak butuh waktu lama untuk mengumpulkan uang tersebut, karena biasanya sudah ada kepala dinas yang dijadikan ‘’ATM’’ untuk pengeluaran siluman seperti.

Berita Lainnya :