Pieter dan Joice Dianggap Provokator


MALANG -  Christea Frisdiantara, Ketua PPLP-PT PGRI Unikama mengaku tidak memiliki niatan untuk merubah jajaran rektorat, semenjak ia memegang SK Menkumham yang mengesahkan susunan pengurus baru.
Bahkan, dia mengaku rektorat, terutama Rektor Unikama, Dr Pieter Sahertian mengakui mereka sah dibandingkan pengurus kubu Soedja’i. “Sayangnya,  proses berjalannya waktu, rektor tidak mau mengikuti perintah,” katanya kemarin.
“Kebijakan kami selalu ditentang. Bahkan lebih fatal adalah ia tidak mengizinkan pembayaran uang mahasiswa ke BRI,” ungkapnya didampingi Rektor Unikama yang diangkatnya, Prof. Dr. HM Tauchid Noor
Mantan anggota DPRD Kota Malang ini menerangkan, pengurus PPLP-PT PGRI pimpinannya sudah berulangkali memanggil Pieter, namun tetap tidak patuh. “Pembangkangan kedua, dia tidak mau tandatangan pakta integritas yang selalu dilakukan bila ada pergantian pengurus PPLP,” ungkapnya.
Bahkan, dari 300 karyawan dan dosen, dikatakannya hanya 100 orang yang menandatangani pakta integritas itu. “Belakangan memang ada yang nyusul tandatangan. Situasi yang kami anggap membahayakan ini, akhirnya diputuskan rektor diganti,” papar dia.
Termasuk Wakil Rektor III Unikama, Joice Soraya diganti karena dianggap sebagai provokator di dalam kampus. “Kami anggap rektor tidak ada. Sehingga untuk mengisi kegiatan sehari-hari, kami tunjuk pak Tauchid Noor sebagai pejabat sementara rektor,” terang Christea.
Dia hanya berharap agar Pieter sadar dan tidak mengorbankan mahasiswa.  Di sisi lain, ia juga menjamin, ijazah yang ditandatangai Tauchid tetap sah dan legal. “Jangan takut, meski belum definitif, beliau sah untuk menandatangani ijazah,” pungkasnya.
Sementara itu Tauchid Noor mengatakan siap mengawal kebijakan PPLP-PT PGRI Unikama pimpinan Christea. “Layanan untuk mahasiswa harus berjalan. Saya amanah menerima dan niat tulus agar kampus berjalan dengan baik. Bukan malah merusaknya,” kata dia.
“Saya hanya berpesan, biarkan permasalahan PPLP-PT PGRI berjalan sesuai koridor hukum yang harus kita taati. Silakan karyawan dan dosen bekerja sesuai jobnya masing-masing. Soal bagaimana pak Pieter, biarlah PPLP yang menangani. Intinya, proses kuliah tetap berjalan,” paparnya.
Dia juga menegaskan, agar mahasiswa yang sedang mendaftar ulang, bisa membayarkan administrasinya di BRI yang ditunjuk. “Dana kampus pengelolanya adalah PPLP. Rektorat hanya membuat rencana anggaran dan mengajukan ke PPLP,” ucap ahli hukum tata negara ini. (mar)

Berita Lainnya :