KPK Dalami Fakta Persidangan, Pindahkan Tersangka ke Surabaya


 
MALANG - Fakta persidangan baru dalam kasus dugaan suap Pembahasan APBD-P Pemkot Malang bakal diseriusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada Malang Post, kemarin. Apalagi, menurut sumber terpercaya Malang Post, 18 tersangka anggota DPRD Kota Malang segera dipindahkan ke Surabaya, Senin (23/7).
Menurut Saut Situmorang, jika bukti awal cukup, maka normatifnya harus ditindaklanjuti. Hal itu mia tegaskan saat Malang Post menanyakan apakah kasus “uang pokir” Pembahasan APBD-P Pemkot Malang yang sudah menjerat 19 anggota DPRD Kota Malang dan 2 pejabat eksekutif Kota Malang.
Sebelumnya Saut juga mengatakan jika KPK akan bekerja dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Hal ini dikatakannya berkaitan dengan fakta-fakta berkembang yang mengisyaratkan adanya tersangka baru dalam perkembangan kasus dugaan suap Pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun 2015 ini.
Terlebih dengan adanya tuntutan sebagian besar dari 19 anggota dewan yang sudah menyandang status tersangka. Terkait pendalaman kasus kepada anggota dewan lainnya yang diyakini juga ikut merasakan uang pokir yang belakangan diketahui juga beristilah “uang THR”.
“Sebagaimana penegakan hukum maka KPK bekerja harus dengan prinsip-prinsip keadilan. Jadi kita lihat dulu (perkembangan dalam fakta persidangan,red) nanti ya,” pungkas pria asal Medan, Sumatera Utara ini.
Sementara itu salah satu sumber Malang Post mengatakan seluruh anggota DPRD Kota Malang yang saat ini berstatus tersangka tidak lama lagi akan keluar dari Rutan KPK. Sumber Malang Post menyebutkan pada Senin 23 Juli mendatang 18 anggota DPRD Kota Malang akan dipindahkan ke Surabaya.
“Informasinya begitu semua akan dipindahkan Senin depan. Dan pemeriksaan akan berlanjut ke tahap persidangan di PN Tipikor Surabaya,” ungkap sumber terpercaya Malang Post tersebut.
Sebelumnya 18 anggota DPRD Kota Malang sudah mengalami dua kali perpanjangan masa penahanan di Rutan KPK untuk dilakukan proses penyidikan. Terakhir, perpanjangan masa penahanan dilakukan pada 21 Juni lalu selama 30 hari kedepan sejak tanggal tersebut.
KPK memang sudah menegaskan akan mengusut tuntas kasus dugaan suap dalam Pembahasan APBD-P Pemkot Malang 2015. Bahkan pada dugaan suap pada kasus lain yang mungkin belum tersentuh. Hal ini ditegaskan Ketua Tim JPU KPK bagi terdakwa H Moch Anton, Wali Kota Malang nonaktif, Arif Suhermanto.
KPK akan mendalami seluruh fakta yang terbeber baik dalam penyidikan maupun yang terungkap dalam fakta persidangan selama ini.
“Semua anggota dewan, semuanya akan kita panggil. Tentu saja jika faktanya ada akan kami minta pertanggungjawabannya,” ungkap Arif saat ditemui beberapa kali di PN Tipikor Surabaya belum lama ini.
Tidak hanya legislatif, pihak eksekutif pun akan diminta pertanggungjawabannya jika memang fakta tertuang. Arif pun sebelumnya sempat menyebut keterlibatan oknum eksekutif pun juga sama besarnya dengan apa yang dilakukan pimpinan legislatif dalam kasus dugaan suap yang bergulir di Kota Malang.

Berita Lainnya :

loading...