26 Dewan Aktif Menunggu Giliran



Malang-post.com - Vonis ini menutup lembaran proses pengadilan yang sudah dijalani Anton sejak Bulan Juni lalu di Pengadilan Tipikor Surabaya. Meski begitu, Tim Penasehat Hukum (PH) Anton masih memandang KPK dapat terus mengembangkan kasus sesuai fakta persidangan Anton dan sidang terdakwa lainnya.
Salah satunya memproses pihak lain seperti Mantan Sekda Kota Malang tahun 2015 Cipto Wiyono. Ketua Tim PH Anton, Haris Fajar SH MHum mengungkapkan jika jaksa dapat melanjutkan kasus dugaan suap lebih lanjut.
“Ya kan selama ini dalam putusan-putusan perkara Wali Kota Anton, lalu Ketua DPRD Arief dan Jarot juga selalu Sekda Cipto Wiyono disebut tho. Yakni bersama-sama dengan baik Anton, Arief atau Jarot terlibat dalam dugaan suap,” tutur Haris saat ditanya apakah Anton turut menuntut pihak lain diproses secara hukum.
Ia menjelaskan lagi, jika Cipto sudah disebut-sebut dalam tiga putusan perkara. Tinggal Jaksa Penuntut Umum (JPU) saja yang dapat memutuskan apakah Cipto akan diproses sebagai tersangka dalam waktu dekat apa tidak.
Meski begitu Haris menegaskan jika uang yang dikumpulkan untuk diserahkan kepada DPRD Kota Malang bukanlah berasal dari kas Pemkot. Melainkan dari rekanan-rekanan proyek.
“Dan Sekda tidak perlu perintah dan arahan untuk sekedar meminta uang dari rekanan. Jadi nanti silahkan tanyakan sendiri ke jaksa soal ini,” pungkasnya.
Meski begitu penasehat hukum menilai kliennya tidak akan melakukan banding. Pasalnya Anton sendiri sudah menyatakan menerima putusan di hadapan majelis hakim. Haris menegaskan pula jika Anton meminta satu permintaan usia vonis.
Yakni meminta untuk menjalani hukuman penjara di Lapas yang tidak jauh dari kediamannya yakni di Kota Malang.
“Iya mintanya biar tidak jauh dari rumah di Lapas Lowokwaru saja. Biar mudah,” ungkap Haris.
Sementara itu terkait vonis Anton tersebut Ketua Tim JPU KPK Arif Suhermanto menegaskan, putusan 2 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sudah sesuai. Selanjutnya tim JPU akan menggilir anggota dewan untuk diadili termasuk pula memproses anggota dewan lain yang tidak berstatus tersangka.
“Sudah sesuai dengan tuntutan kami juga sebelumnya. Dengan pencabutan hak politik juga sesuai tuntutan,” ungkap Arif beberapa menit lalu saat ditemui usai sidang putusan Anton.
Saat ditanya soal kelanjutan kasus setelah ini, Arif menjelaskan tetap akan memproses sesuai fakta-fakta yang ada selama persidangan. Seperti salah satunya memproses Mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono dan 18 Anggota DPRD Kota Malang yang berkasnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa hari lalu.
Menurutnya pihaknya sudah memiliki prioritas-prioritas dalam memproses kasus. Termasuk memproses Sekda Cipto Wiyono yang diakuinya akan kembali dihadirkan dalam sidang anggota dewan nanti.
“Kalau anggota dewan, Insya Allah jadwal sidang perdana minggu ini akan keluar. Akan dibagi dalam 3 perkara masing-masing perkara untuk 6 orang anggota dewan,” tegasnya.
Sementara saat ditanya apakah akan kembali memanggil anggota dewan lain yang tidak menjadi tersangka, Arif menegaskan hal itu akan dilakukan.
“Ya termasuk yang 26 anggota dewan sisanya. Akan kami panggil lagi,” pungkasnya.
18 orang anggota dewan nanti akan terbagi dalam 3 berkas perkara dari 3 dakwaan yang telah disusun JPU KPK.  Sementara itu sejak Senin 23 Juli lalu ke 18 anggota dewan tersangka sudah dipindahkan dari rutan KPK di Jakarta ke dua Lembaga Permasyarakatan di Surabaya, yakni Lapas Medaeng dan Rutan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur.(ica/ary)

Berita Lainnya :