Pajak UMKM Diturunkan, DJP Jatim III Berharap WP Makin Rajin Bayar


 
MALANG - Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur III secara resmi memberikan keterangan soal kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final menjadi 0,5 persen. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 
Hal tersebut sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan diberlakukan secara efektif mulai 1 Juli 2018. “Pembayaran dimulai dari awal bulan Agustus dan maksimal pada tanggal 15,” kata Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Rudy Gunawan Bastari, kemarin.
Pada aturan tersebut, ada aturan tarif pajak, yang awalnya satu persen menjadi 0,5 persen dari penghasilan bruto. Tarif tersebut berlaku untuk para pelaku usaha yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar selama satu tahun.
Umumnya, pelaku usaha tersebut bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dimana, tarif tersebut berlaku pada masa pajak bulan Juli. Tarif pajak tersebut dibayarkan per bulan, dengan omzet yang didapat.
Rudy menjelaskan, dalam peraturan tersebut, para Wajib Pajak (WP) bisa memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5 persen atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Sementara untuk jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5 persen, bagi WP orang pribadi yakni selama tujuh tahun, WP Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama empat tahun. “Sementara untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama tiga tahun,” papar dia.
Sedangkan bagi para WP yang terlambat menyetorkan pajaknya, akan diberi sanksi, yakni bunga sebesar 2 persen dari pajak yang dibayar setiap bulan. “Sanksi administrasi tersebut juga sudah diatur dalam undang-undang,” kata dia.
Tarif PPh tersebut diturunkan karena UMKM merupakan masa depan bangsa. Dominasi sektor UMKM dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Pada tahun 2017, jumlah unit usaha UMKM tercatat sebanyak 98,8 persen dari total unit usaha dengan serapan tenaga kerja 96,99 persen dari total tenaga kerja. Dan, UMKM juga menyumbangkan 60,3 persen dari jumlah Domestik Bruto.
Selama tiga tahun terakhir, statistik penerimaan pajak dari sektor UMKM juga meningkat. Seperti pada tahun 2015, penerimaan sebesar Rp 3,4 triliun, tahun 2016 Rp 4,4 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp 5,4 triliun.
Untuk diketahui, target penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III tahun 2018 sebesar Rp 31,5 triliun. Sementara penerimaan sampai dengan 31 Juli 2018 sebesar 43,5 persen. “Kami berharap, sampai akhir bulan ini bisa di angka 53,5 persen,” imbuh Rudy.
Rudy menambahkan, sejauh ini, pajak terhadap UMKM di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III masih belum berpengaruh signifikan. “Sejauh ini, yang menjadi tumpuan penerimaan kami dari sektor tembakau (rokok), perdagangan dan real estate,” pungkas dia. (tea/udi) 

Berita Terkait