Tidak Menggugat, PKB Kritisi Ribuan C-6 Tak Bertuan

  
MALANG – Penetapan calon wali Kota Malang Sutiaji dan Cawawali Sofyan Edi Jarwoko bakal berjalan mulus. DPC PKB Kota Malang sebagai partai pengusung pasangan Anton-Syamsul Mahmud dalam Pilkada Kota Malang belum berencana menggugat hasil Pilkada Kota Malang.
Plt Ketua DPC PKB Kota Malang Syamsul Mahmud menjelaskan, menerima hasil Pilkada dengan berbagai catatan penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi itu. PKB legowo dengan hasil Pilkada Kota Malang, hal itupula yang diinginkan H Moch Anton, ketua DPC PKB Kota.
“Saya sampaikan kita semua sudah legowo dengan hasilnya. Apapun hasilnya kita akan mendukung dan menyuport demi pembangunan Kota Malang. Ini juga disampaikan Abah Anton agar semua kader partai tetap mendukung apapun hasilnya dan siapapun pemenangnya,” ungkap Syamsul di kantor DPC PKB Kota Malang yang didampingi Ketua Kampanye ASIK, Arief Wahyudi dan pengurus DPC PKB Kota Malang lainnya.
Meski legowo, Syamsul menjelaskan ada beberapa catatan penting yang ditujukan pada KPU Kota Malang sebagai penyelenggara pesta demokrasi. Lebih lanjut hal ini dijelaskan oleh Ketua Tim Pemenangan Pemilu DPC PKB Kota Malang Arif Wahyudi.
Arif menjelaskan pihaknya sangat menyanyangkan usaha KPU Kota Malang yang kurang maksimal terkait tingkat kepesertaan pemilih dalam Pilwali Kota Malang. Hal ini dievaluasi pihaknya dari jumlah surat undangan pemilih yang tidak terdistribusi.
“Terdapat 30.287 surat undangan pemilih yang tidak terdistribusi dengan berbagai alasan. Ini adalah 30 persen dari pemilih yang hilang,” ungkap Arif.
Ia menjelaskan, dari jumlah tersebut yang kurang dapat dirolerir adalah jumlah surat undangan yang tidak terdistribusi karena alasan “tidak diketahui”, yakni sebanyak 11.543 pemilih. Sementara itu undangan yang tidak terdistribusi karena alasan “tidak dapat ditemui” juga berjumlah besar yakni sebesar 3.131 pemilih.
Atas fakta inilah, DPC PKB Kota Malang memperingatkan KPU Kota Malang agar hal ini tidak terjadi lagi dalam pemilihan selanjutnya seperti Pileg 2019 mendatang.
“Ini sangat perlu diperhatikan. Kalau kami bisa menggugat sebenarnya bisa saja, tetapi ya sudahlah kita tidak akan melakukan itu. Takut menganggu proses demokrasi selanjutnya. Tetapi ini vital dan perlu ditinjau lagi oleh KPU,” tegas Arif.
Sementara itu Arif menjelaskan, jika KPU Kota Malang perlu mencari kembali pemilih-pemilih “yang hilang” tersebut. Agar tingkat partisipasi warga dalam proses demokrasi berikutnya meningkat dan efektif. (ica/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :