Satu Kursi Dewan Direbut 13 Bacaleg

 
MALANG - Sebanyak 581 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari 14 partai politik yang ada di Kota Malang  akan bertarung dalam Pemilu 2019 mendatang. Dari 16 partai politik, ada dua parpol yang tidak mendaftarkan Bacalegnya ke KPU. Komisioner KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas menyampaikan, jumlah tersebut yang sudah resmi didaftarkan ke KPU Kota Malang.
“Sekarang kami sedang melakukan tahap verifikasi dari total calon-calon yang sudah didaftarkan oleh 14 parpol yang ada,” ungkap komisioner yang membidangi divisi logistik dan keuangan KPU Kota Malang ini kepada Malang Post kemarin.
Perlu diketahui 581 bakal calon legislatif ini akan bertarung memperebutkan 45 kursi di DPRD Kota Malang. Perang tersebut akan sengit terjadi dalam dapil yang dipilih dengan kuotanya sendiri-sendiri.
Satu kursi DPRD Kota Malang akan diperebutkan  lebih dari 12 orang Bacaleg. Dapil Klojen menyediakan 6 kursi dan Dapil Blimbing 9 kursi. Sementara Dapil Kedungkandang, Sukun dan Lowokwaru masing-masing menyediakan 10 kursi.
Itulah jumlah yang harus diperebutkan ratusan caleg Kota Malang tahun ini. Hal yang paling utama diperhatikan dalam verifikasi persyaratan calon legislatif sebelum nantinya ditetapkan secara resmi, lebih pada catatan profil Bacaleg. 
Saat verifikasi ini, persyaratan pencalonan sangat diperhatikan. Pihaknya akan meneliti berkas standar seperti dokumen persyaratan. Biasanya, masih ada saja yang kurang dalam pengurusan surat keterangan sehat atau bebas narkoba. 
“Kalau itu bisa dilengkapi di masa perbaikan. Karena banyak yang beralasan surat belum selesai atau jadi. Sementara dengan surat keterangan sudah memproses berkas masih cukup untuk dilampirkan,” ungkap Komisioner KPU Kota Malang Ashari Husein.
Komisioner yang membidangi Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) ini mengatakan, syarat ijazah juga sangat vital untuk diperiksa. Menurutnya, berkaca pada pemilihan sebelumnya ada temuan seperti ijazah calon belum terlegalisir. 
Karena keabsahan ijazah ini menjadi salah satu syarat pencolanan yang dasar bagi masyarakat untuk mengetahui latar belakang pendidikan calon yang akan dipilih nanti. “Kami masih melakukan verifikasi kelengkapan administrasi. Tahapan pengumuman hasil verifikasi administrasi hingga 21 Juli,” tandasnya. (ica/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :