Mantan Ketua KPU Masuk PDIP, Dinilai Kurang Etis, Semoga Bukan Kompensasi


MALANG - Masuknya tiga mantan ketua KPU Malang Raya ke gerbong PDI Perjuangan mendapat tanggapan beragam dari Partai Politik (Parpol) lain. Langkah politik mereka dinilai kurang tepat secara etika karena hasil Pemilu belum ditetapkan. Ada juga yang beranggapan itu hak politik warga negara, namun jangan sampai bagian dari kompensasi untuk apapun.
Pendapat itu dilontarkan Sekretaris DPD PAN Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi. Menurutnya, setelah menjadi Ketua KPU Kota Malang, Zaenudin memang bebas menentukan pilihan.  “Saya kira, itu hak politik beliau sebagai warga negara. Pasca kemarin tidak masuk seleksi KPU provinsi Jatim, kemudian memilih untuk masuk ke partai politik,” jelas dia.
Namun, ia menilai, hal tersebut bagi sebagian orang bisa menimbulkan persepsi yang kurang baik. Sebab, saat ini timingnya masih belum tepat.
“Seperti yang kita ketahui, penetapan hasil pemilu 2019 merupakan hasil buah karya beliau selama masih menjabat. Tapi, sampai saat ini belum dilakukan. Menurut saya itu sedikit kurang etis,” kata dia.
Meski demikian, apapun yang dilakukan, ia menghormati langkah politik dan keputusan yang telah diambil. “Kami menghormati langkah politik beliau. Sebelumnya menjadi penyelenggara pemilu dan selanjutnya justru akan menjadi bagian dari peserta pemilu (partai politik),” kata dia.
Dito menambahkan, pihaknya juga tidak menaruh curiga dan tidak khawatir jika ada indikasi terjadi suatu kesepakatan tertentu. “Karena Pemilu sudah berlalu. Meski penuh dinamika, kami tetap berkhusnudzon saja,” tandas dia.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Kota Malang, Arief Wahyudi mengungkapkan, selepas masa tugas sebagai Ketua KPU Kota Malang, ia menilai sosok Zaenudin merupakan orang yang tidak terikat apapun.
“Setelah lepas tugas, beliau orang bebas. Masing-masing partai memiliki mekanisme dan pola rekrutmen kepengurusan yang berbeda,” terang dia ketika dikonfirmasi Malang Post, Selasa (9/7).
Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP untuk menempatkan komisioner atau ketua KPU sebagai pengurus, merupakan kewenangan penuh dari partai tersebut.
“Sehingga, pihak lain tidak bisa mengintervensi hal itu,” tegas dia.
Meski demikian, PKB mengaku tidak khawatir ataupun curiga dengan adanya kemungkinan terjadi kesepakatan tertentu antara mantan Ketua KPU dengan partai tersebut. “Kalau kami positif thinking saja. Mudah-mudahan, kehadiran beliau di kehidupan politik praktis mampu mewarnai perpolitikan di Kota Malang agar lebih dinamis dan demokratis ke depannya,” papar dia.

Berita Terkait

Berita Lainnya :