KPU Tetapkan 45 Caleg DPRD Kota Malang Terplih


MALANG – Dipastikan tidak ada gugatan Pemilu legislatif dari Kota Malang, hari ini, KPU Kota Malang akan melakukan penetapan perolahan kursi untuk partai politik dan penetapan calon terpilih DPRD Kota Malang. Acara bakal digelar di Hotel Santika, Kota Malang.
Rencana penetapan ini dilakukan setelah keluar Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang menunjukkan bahwa untuk Pileg DPRD Kota Malang tidak ada gugatan. Hal ini disampaikan Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas.
"Untuk Kota Malang, Pilpres sudah selesai. Untuk Pileg tanggal 1 Juli sudah keluar pengumuman bahwa untuk DPRD Kota dan Provinsi, tidak ada gugatan," ujarnya.
Setelah dilakukan penetapan, KPU Kota Malang akan mengajukan usulan pelantikan ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Wali Kota Malang, Sutiaji.
Aminah menjelaskan, sesuai UU setelah adanya pengumuman perolehan suara dan tidak ada gugatan, maka harus segera dilakukan penetapan. Penetapan harus dilakukan maksimal tiga hari setelah pengumuman.
Setelah ditetapkan, anggota dewan harus menyerahkan berkas persyaratan. Termasuk adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jika tidak segera melaporkan LHKPN, maka anggota dewan terkait akan ditunda pelantikannya. LHKPN ini diberi tenggat waktu maksimal tujuh hari setelah adanya penetapan oleh KPU.
"LHKPN, maksimal 7 hari setelah ditetapkan. Kalau tidak, terpending pelantikannya. KPU tidak akan bisa mengusulkan," ungkap Aminah.
Sementara berkas lainnya, KPU Kota Malang telah memiliki. Dikatakan Aminah, penundaan pelantikan tetap dilakukan sampai caleg terkait telah memenuhi persyaratan LHKPN.
"Untuk pelantikan ini berkas sudah ada semua. Yang tidak ada LHKPN pribadi masing-masing," sambungnya.
Diterangkan Aminah, untuk DPR RI yada yang mengajukan permohonan gugatan hasil perolehan suara. Gugatan itu dilayangkan oleh PAN ke MK.
"Itu mengajukan permohonan. Lokusnya Dapil Jatim V, Malang Raya. Sejak menerima itu, kami sudah mempersiapkan atau menyusun alat bukti yang diperlukan ketika nanti sidang gugatan," papar Aminah.
Namun Aminah mengatakan belum mengetahuu pokok persoalan gugatan saat ini, KPU Provinsi Jatim telah berkonsultasi ke KPU RI untuk mempersiapkan kebutuhan dalam persidangan nanti.
"KPU Provinsi sudah ke Jakarta. Kami di Kota menunggu hasil provinsi. Masih menunggu itu. Dua tiga hari ini mungkin sudah keluar. Lalu akan kami antarkan alat bukti yang diperlukan," pungkas Aminah.
KPU Kota Malang menggelar rapat bersama Bawaslu, serta seluruh partai politik. Rapat membicarakan rencana penetapan yang akan dilakukan oleh KPU Kota Malang. (ica/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :