340 Gugatan Pemilu Didaftarkan di MK


JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima sebanyak 340 permohonan gugatan hasil Pemilu 2019. MK pada Minggu (26/5) tetap membuka layanan administratif bagi para pemohon yang ingin mengajukan gugatan.
"MK masih menerima penggugat yang ingin melengkapi data-data administratif sebelum diputuskan pada tanggal 28 Mei nanti," kata petugas konsultasi MK, Hakim di Jakarta, Minggu (26/5) kemarin.
Data-data administratif yang dimaksud, kata Hakim, seperti permohonan gugatan, surat kuasa, dan kelengkapan alat bukti yang belum terpenuhi.
"Kelengkapan data administratif itu harus melewati tahapan verifikasi, dan nanti akan diputuskan apakah akta permohonan lengkap (APL) atau akta permohonan belum lengkap (APBL) pada 28 Mei," kata Hakim.
MK melayani pemenuhan data-data administratif tersebut hingga pukul 14.00 WIB, kemarin.
Dari 340 item permohonan gugatan, paling banyak berasal dari pemilu legislatif DPR/DPRD dengan jumlah 329 permohonan gugatan.
Pemohon yang mengajukan gugatan sengketa pemilu DPR/DPRD terbanyak berasal dari Partai Berkarya sebanyak 62 permohonan gugatan. Permohonan gugatan DPR/DPRD terbanyak lainnya dari PKS, 28 permohonan gugatan. Selain itu Partai Demokrat sebanyak 27 permohonan gugatan.
Sisa gugatan lainnya berasal dari permohonan gugatan hasil Pemilu untuk DPD. Jumlahnya 10 permohonan. Sedangkan gugatan Pemilu Presiden hanya  satu permohonan. Untuk diketahui, gugatan Pilpres 2019 didaftarkan BPN PrabowoSubianto-Sandiaga Uno pada Jumat (24/5) lalu.  (cni/van)

Berita Terkait

Berita Lainnya :