32 Petugas Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tumbang


MALANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang mencatat hingga Rabu (24/4) siang terdapat 32 petugas penyelenggara Pemilu 2019 yang 'tumbang' saat bertugas. Satu diantaranya meninggal dunia, sementara lainnya sakit. "Satu petugas penyelenggara yang meninggal dunia adalah anggota Linmas Kecamatan Karangploso," ungkap Ketua KPU Kabupaten Malang, Santoko kepada Malang Post.
Sedangkan sisanya, 31 orang petugas lainnya, terdata karena mengalami sakit. Ada yang sakit karena kecapekan bertugas. Termasuk ada juga petugas yang sakit karena mengalami patah tulang, lantaran terjatuh saat pengawalan pendistribusian logistik.
Seperti Ketua PPK Ampelgading, Rohma Fitroh Hilahiyah, yang mengalami patah tulang kaki karena terjatuh saat mengawal pendistribusian logistik di Dusun Licin, Desa Lebakharjo. "Dia sempat menjalani operasi. Namun setelahnya, tetap meneruskan tugasnya meskipun dalam kondisi sakit," ujar Santoko.
Selain Fitroh, Ngatmuji, Ketua KPPS Karangploso, juga mengalami patah tulang leher saat mengawal pendistribusian logistik. "Korban sempat dirawat di rumah sakit, namun juga masih tetap menjalankan tugasnya," tuturnya.
Dengan banyaknya petugas penyelenggara yang mengalami musibah saat bertugas tersebut, Santoko, mengaku sudah melaporkan ke KPU Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, laporannya akan diteruskan ke KPU RI untuk mendapat bantuan bagi mereka menjadi korban.
Dari pengajuan bantuan untuk para petugas yang mengalami musibah tersebut, KPU Provinsi Jatim akan memberikan bantuan sumbangan sebesar Rp 5 juta untuk masing-masing korban. "Sedangkan untuk bantuan dari KPU pusat, masih ditabulasi. Kami dari KPU Kabupaten Malang sudah menggalang dana partisipasi untuk para penyelenggara pemilu yang mengalami musibah," jelasnya.
Untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah penyelenggara yang tumbang, karena proses rekapitulasi di tingkat PPK masih berlanjut, Santoko, menginstruksikan semua penyelenggara terus berkoordinasi dengan stakeholder dan Muspika setempat. Salah satunya, dengan menambah kelas (tempat, red) rekapitulasi surat suara di tingkat PPK. "Misalnya, kalau kelas rekapitulasi semula hanya dibuka dua kelas, maka ditambah menjadi tiga atau empat kelas. Hal ini, selain untuk mempercepat rekapitulasi suara di tingkat PPK, juga mengantisipasi petugas kelelahan," paparnya. (agp/udi)

Berita Terkait

Berita Lainnya :