Wali Kota Tegal Ditahan, ASN Gundul


JAKARTA - KPK resmi menahan mantan Wali Kota Tegal Hj. Siti Masitha Suparno, Rabu (30/8) kemarin. Ia merupakan salah satu pihak yang dicokok tim KPK dalam operasi tangkap tangan Selasa (29/8) petang. Bunda Sitha sapaan akrabnya, menambah daftar panjang kepala daerah perempuan yang pernah ditangkap KPK .
Ia keluar gedung KPK pukul 17.26 WIB telah mengenakan rompi oranye bertuliskan 'Tahanan KPK'.  Saat keluar lobi gedung, ia sempat menyampaikan salam kepada masyarakat Tegal. Ia mengungkapkan bahwa dirinya hanya korban dari perkara tersebut.

"Salam hormat saya untuk seluruh masyarakat Tegal saya adalah korban dari Amir Mirza Hutagalung," katanya kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (30/8).

Amir Mirza Hutagalung merupakan pengusaha yang turut diamankan KPK kemarin. Hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan resmi tempatnya ditahan.

Selasa (29/8) KPK melakukan OTT di tiga tempat, Tegal, Balikpapan, dan Jakarta. KPK mengamankan lima orang dalam operasi tersebut. Dan diperiksa di Gedung KPK Jakarta sejak Rabu pagi kemarin. Dari kelima orang tersebut baru Bunda Sitha yang keluar gedung.
Setelah  Wali Kota Tegal KMT Hj Siti Masitha Suparno ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  euforia  dari berbagai kalangan bermunculan. Di antaranya belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bergabung dengan para aktivis di daerah setempat. Mereka sengaja menggundul rambutnya di depan kantor wali kota Tegal, Rabu (30/8).  
“Ya hanya ini cara kami yang digelar secara spontanitas sebagai wujud syukur atas ditangkapnya Wali Kota Tegal oleh KPK,”  terang Khaerul Huda.
Dia menilai, banyak kebijakan saat kepemimpinan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno yang bobrok dan tidak taat hukum. Di antaranya adalah menonjobkan ASN yang hingga kini masih belum jelas. Padahal, sudah ada keputusan hukum. “Karena itu, kami berharap struktur pemerintahan yang baru dan yang akan menggantikan Siti Masitha bisa memperbaiki dan lebih baik lagi,”  ujarnya.
Hal senada diungkapkan Udin Amuk dan Guslam. Aktivis yang pernah masuk tahanan gara-gara pernah mengkritik wali kota itu merasa senang. “Biar merasakan berada di dalam sel,”   ulasnya.
Udin menambahkan, OTT wali kota oleh KPK harus menjadi keprihatinan bersama selaku masyarakat Jawa Tengah. Namun, di sisi lain patut mengapresiasi agresivitas KPK dalam penanganan korupsi, terutama yang menyangkut pejabat di Jawa Tengah. “Di Jawa Tengah, setidaknya ada 32 bupati/wali kota dan wakilnya yang terjerat kasus korupsi. Sebanyak 24 kasus telah putus . Enam kepala daerah berstatus tersangka, satu bupati sebagai terdakwa dan satu OTT,” terangnya.
Dengan maraknya kasus korupsi di Jawa Tengah yang terungkap, katad ia, masyarakat berharap ada pembenahan birokrasi. “Kami juga berharap OTT KPK bisa menjadi penyemangat bagi aparat penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan polisi,”  ucapnya.
Dia menuturkan, pada 2018 merupakan tahun pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jawa Tengah. Delapan kabupaten/kota di Jawa Tengah akan melaksanakan Pilkada secara serentak, bersamaan dengan pemilihan Gubernur Jawa Tengah.
Dia berharap, dalam pilkada nanti masyarakat akan lebih selektif dalam menentukan pilihan. Dia tidak ingin kasus-kasus korupsi kembali terjadi di daerahnya. “Masyarakat harus memahami seperti apa rekam jejak bakal calon yang akan berkompetisi dalam pilkada nantinya. Dengan demikian, mendapatkan pemimpin yang benar-benar berintegritas,”  harapnya.
Roda Pemerintahan Tetap Berjalan
Wali  Kota Tegal Siti Masitha Soeparno terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (29/8). Namun, tidak membuat roda pemerintahan berhenti.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Dyah Kemala Sintha menyampaikan, roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya. Ini sesuai petunjuk Wakil Wali Kota Tegal Nursholeh.
“Saya sudah lapor ke Pak Wakil. Sesuai petunjuk beliau, pemerintahan tetap berjalan dan tidak boleh ada kendala apapun,”  kata Dyah kepada para wartawan usai menghadiri acara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang diadakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pendapa Ki Gede Sebayu, Rabu (30/8).
Pada acara itu, Dyah memberikan sambutan mewakili wali kota. Sementara Wakil Wali Kota Nursholeh informasinya sedang dinas luar di Jakarta. Dyah mengemukakan, pihaknya belum menerima surat pemberitahuan dari KPK. Apabila terjadi kasus seperti ini, secara otomatis wakil wali kota yang menjalankan tugas wali kota.
Seperti diberitakan sebelumnya, wali kota terkena OTT KPK atas dugaan menerima suap proyek kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah. KPK juga membawa dua pegawai rumah sakit milik Pemerintah Kota Tegal itu.
Direktur RSUD Kardinah Abdal Hakim Tohari mengaku belum tahu pasti apakah OTT KPK terkait pembangunan fisik Ruang ICU yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp16 miliar. “Saya belum mengerti terkait apa,”  ujar Abdal Hakim di sela-sela menghadiri peringatan Harganas di Pendapa Ki Gede Sebayu.
Menurut Abdal Hakim, pembangunan fisik Ruang ICU dimulai awal tahun dan sudah mencapai 35 persen. Dia menyebut pengadaan barang dan jasa proyek tersebut sudah melalui prosedur Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan dikonsultasikan ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D).
“Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanannya, saya tidak mengerti,”  ujar Abdal Hakim.
Lebih lanjut dia menyampaikan, pegawai RSUD Kardinah yang dibawa KPK yakni Wakil Direktur Bagian Umum dan Keuangan Cahyo Supriadi dan U. Cahyo Supriadi dibawa KPK saat melaksanakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pim di luar kota.
Selain ruang kerja wali kota, dua ruangan yang disegel KPK adalah ruang Direktur dan Wakil Direktur Bagian Umum dan Keuangan RSUD Kardinah. Ketiga ruangan itu disegel dengan stiker berwarna putih dengan bertuliskan “Disegel, Untuk Keadilan”  dan berlogo KPK. Saat ditanya apakah OTT KPK ini ada kaitannya dengan dirinya, Abdal Hakim menjawab normatif.
“Logikanya begini, saat anak buah ditahan, berarti kan praduganya apakah ada kaitannya dengan kebijakan pimpinan. Minimal (saya) menjadi saksi. Sehingga, sebagai pimpinan harus ditanya,”  jelas Abdal Hakim. (jpg/ary)

Berita Terkait

Berita Lainnya :