Sekjen PPP Sebut Jokowi Tak Keberatan Gerindra Gabung Koalisi


Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut presiden terpilih Joko Widodo tidak keberatan bila Partai Gerindra ingin bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah.
Namun, katanya, bergabungnya Gerindra dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum tentu diterima oleh partai politik yang telah tergabung lebih dulu seperti PDIP, PPP, NasDem, Golkar, PKB, Hanura, dan PSI.
Sebab, masing-masing partai politik masih harus mempertimbangkan kepentingan serta keinginan Gerindra terkait jatah kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin mendatang.

"Bayangan saya kalau Gerindra masuk ke dalam, secara prinsip dulu, bisa jadi Jokowi enggak keberatan, artinya tidak menutup pintu," ujar Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (5/7).
"Jokowinya ya, kalau partai-partai lain enggak tahu, masing-masing seusai dengan kepentingan dan keinginan banyaknya kursi kabinet," kata dia.
Menurutnya, kemungkinan bergabung ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah merupakan pekerjaan rumah yang harus dijawab oleh Gerindra lebih dahulu sebelum rekonsiliasi terjadi. Pasalnya rekonsiliasi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik yang otomatis ikut di dalamnya.
"Itu wajar karena namanya juga partai politik dan ini persoalan kontestasi politik. Tapi kemudian pertanyaannya adalah apakah yang namanya hal-hal yang terkait dengan politik itu misalnya harus menjadikan katakanlah Gerindra masuk dalam pemerintahan?" ucap Arsul.

Dia menuturkan bahwa rekonsiliasi tak sebatas pada pertemuan Jokowi dan Prabowo. Menurutnya, dua sosok capres yang bertarung di Pilpres 2019 itu hanya sebatas personifikasi dari sejumlah kelompok besar yang berada di barisan pendukung.
"Prabowo dan Jokowi itu secara pribadi tidak ada permasalahan, tidak ada permusuhan tapi sebetulnya mereka berdua ini personifikasi dari kelompok yang besar yang masih mendukung masing-masing pasangan calon," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu.
Arsul menambahkan upaya meredam polarisasi masyarakat pascaPilpres 2019 sebaiknya tidak dilakukan dengan merancang desain tertentu. Dia menyarankan, upaya itu dibiarkan mengalir saja agar tidak memanas kembali.
"Ibarat menyimpan bara, itu masih panas, masih besar," kata Arsul.

Jokowi dan Prabowo disebut akan bertemu pada Juli 2019 ini. Rekonsiliasi keduanya diharapkan dapat mengakhiri segala kekisruhan selama tahapan Pilpres 2019.
Gerindra disebut-sebut bakal merapat ke kubu pemerintah usai putusan MK terhadap PHPU Pilpres 2019. Selain Gerindra, ada Demokrat dan PAN yang lebih dulu disinyalir akan gabung ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Selama tahapan Pilpres 2019, ketiganya merupakan pendukung dan pengusung Prabowo-Sandiaga. Dua partai lain, yakni PKS dan Berkarya sejauh ini tetap menyatakan akan menjadi oposisi. (CNN)

Berita Terkait