Digugat Kivlan Rp 1 Triliun, Wiranto Cuek


JAKARTA - Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen menggugat
Menko Polhukam  Jenderal (Purn) Wiranto.  Materi gugatannya hampir Rp1 triliun terkait pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) pada tahun 1998 lalu.
Gugatan Kivlan terhadap Wiranto diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan nomor perkara 354/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim. Sidang pertama rencananya digelar pada Kamis (15/8) besok.
Pam Swakarsa merupakan kelompok sipil teroganisir  yang dibentuk pada tahun 1998. Tugasnya mengamankan Sidang Istimewa MPR 1998. Dalam operasinya Pam Swakarsa kerap terlibat bentrok dengan masyarakat dan kelompok lain.
Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Timur, dalam petitum gugatannya Kivlan menyebut penugasan Pam Swakarsa oleh Wiranto kepada dirinya merupakan kegiatan yang memerlukan pembiayaan. Selanjutnya, Kivlan menuntut agar Wiranto sebagai pihak yang memberikan penugasan  dihukum membayar seluruh biaya dan kerugian yang dialaminya.
Kerugian itu mencakup kerugian materil dan imateril. Dalam kerugian materil, Kivlan mengajukan nominal kerugian sebesar Rp 8 miliar. Alasannya karena telah menanggung biaya Pam Swakarsa dengan mencari pinjaman, menjual rumah dan mobil.
Kivlan juga menuntut biaya kerugian Rp 8 miliar untuk biaya sewa rumah karena rumahnya sudah dijual. "Menyewa rumah karena telah menjualnya sampai dengan mendapatkan rumah lagi pada tahun 2018 dari bantuan Jenderal Gatot Nurmantyo," demikian petitum kerugian materil Kivlan.
Sementara kerugian imateril antara lain menanggung malu karena utang Rp100 juta. Selain itu Kivlan juga menyatakan tidak mendapatkan jabatan yang dijanjikan. Untuk hal ini dia mengajukan nilai kerugian Rp100 juta.
Masih ada lagi tuntutan kerugian imateril lain  yang diajukan Kivlan. Yakni tuntutan ganti rugi Rp 500 juta karena mempertaruhkan nyawa dalam Pam Swakarsa, tuntutan Rp100 juta karena dipenjara sejak 30 Mei 2019, tuntutan kerugian Rp184 juta karena mengalami sakit dan tekanan batin sejak bulan November 1998 sampai sekarang. Terakhir, menuntut tergugat membayar biaya perkara seluruhnya.
Soal Pam Swakarsa dan biaya operasionalnya ini pernah disinggung Kivlan dalam sejumlah kesempatan. Februari 2019 lalu, Kivlan menyebut Wiranto tak pernah memberi dirinya dana pembiayaan Pam Swakarsa saat Sidang Istimewa MPR 1998 sebesar Rp10 miliar.
Kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta membenarkan gugatan ke Wiranto ini. Sementara itu Wiranto mengaku sudah menerima informasi soal gugatan ini. Ia meminta semua menunggu kasus hukum berjalan.  "Tunggu saja," katanya kemarin.
Wiranto mengatakan, ia tak mempermasalahkan gugatan Kivlan tersebut. Menurutnya, yang penting ia sudah profesional dan bekerja dengan benar.  "Kerja untuk negara, untuk kebaikan, untuk keamanan. Gugat siapapun silakan," katanya. (cni/van)

Berita Terkait