Alexis Dimiliki Asing, Pemprov DKI Salahkan Kemenkumham


 
JAKARTA - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta belum mengetahui mayoritas saham PT Grand Ancol Hotel, atau induk perusahaan hotel dan griya pijat Alexis, dimiliki oleh dua perusahaan asing yang beralamat di negara bebas pajak, British Virgin Island. "Saya belum sampai ke sana," kata Kepala DPMPTSP, Edy Junaedy di Mal Pelayanan Publik, Jakarta, Rabu malam (1/11).
Berdasarkan dokumen resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, mayoritas saham PT Grand Ancol Hotel dimiliki perusahaan Gold Square Enterprises Limited dan Sensions Overseas Limited. Total saham yang dimiliki kedua perusahaan itu mencapai Rp33.244.932.000.
Edy mengatakan pihaknya tidak menjadikan dokumen tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk tak memperpanjang izin hotel dan griya pijat Alexis. Dia mengatakan ada bukti lain yang belum bisa dibeberkan ke khalayak luas. Perihal dokumen milik Ditjen AHU Kemenkumham sendiri, Edy baru melihatnya.
Edy mempertanyakan mengapa Kemenkumham menerbitkan izin usaha kepada PT Grand Ancol Hotel. Menurutnya, ada proses verifikasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilakukan secara ketat sebelum izin diberikan.
Begitu pun identitas pemilik sahamnya. Karena itu dia menganggap aneh jika izin diberikan Kemenkumham ketika pemilik saham PT Grand Ancol Hotel beralamat di negara bebas pajak.
"Kenapa ininya (izin operasi PT Grand Ancol Hotel) keluar ya?" kata Edy.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi tidak memperpanjang izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) hotel dan griya pijat Alexis yang habis per 29 Agustus 2017. Secara resmi surat pemberitahuan yang ditandatangani Kepala DPMPTSP DKI Edy Junaedi ditujukan kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel dan menyatakan izin TDUP tidak diperpanjang per 27 Oktober 2017.
Sementara itu, pascapenutupan izin usaha hotel dan griya Alexis oleh Pemprov DKI Jakarta, nama Andris Tanjaya menjadi sorotan karena masuk dalam jajaran petinggi PT Grand Ancol Hotel, pengelola hotel dan griya pijat Alexis.
Dalam dokumen di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Andris tercatat sebagai direktur hotel yang kerap dijuluki sebagai 'surga dunia' itu. Sampai saat ini, keberadaan Andris tak diketahui. Bahkan, secara fisik pun sosok Andris tak pernah diketahui publik. 
Jejak Andris sebagaimana alamat yang tercantum di dokumen Ditjen AHU. Pria kelahiran 1967 itu tercatat beralamat di Jalan Kelapa Hibrida Raya PE-10/26, Kelapa Gading, Jakarta Utara.  Alamat tersebut benar ada. Akan tetapi, bukan sebuah rumah tinggal melainkan sebuah rumah toko (Ruko) yang menyediakan jasa pijat dan lulur bernama Edelweiss. 
Ruko berlantai dua serta bercat putih ini mempunyai ukuran seperti ruko pada umunya. Pada lantai bawah terlihat tanda 'open' digantung di pintu yang terbuat dari kaca. Sedangkan di lantai dua bagian luarnya dipenuhi dengan terali besi berwarna hitam.
Pengawai Edelweiss tampak kebingungan saat dimintai konfirmasi tentang Andris Tanjaya yang memuat alamat rumah sebagaimana tercantum di dokumen Ditjen AHU. Pegawai yang bernama Jery (21) dan Oey (24) mengaku pemilik Edelweiss bernama Marcus Ivan Ferdinand.
"Di sini yang punya namanya Pak Marcus, saya enggak tahu kaitannya sama Alexis," ujar Jery. 
Jery pun tak mengetahui kaitan antara tempatnya bekerja dengan direktur Alexis Andris Tanjaya. Ia mengatakan bahwa Edelweiss baru tiga bulan menempati ruko tersebut.
"Tempat ini baru pindah tiga bulan lalu mas," tambah Jery.
Hingga kini, masih belum diketahui tempat tinggal Andris. Juru Bicara Alexis Lina saat di konfirmasi pun tak mengetahui tentang keberadaan Andris sekarang.
"Saya kurang tahu mas kalau itu," jawabnya.
Izin hotel dan griya Pijat Alexis telah habis tanggal 29 Agustus 2017. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta kemudian tidak memperpanjang izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari PT Grand Ancol Hotel.
Secara resmi surat pemberitahuan yang ditandatangani Kepala DPMPTSP DKI Edy Junaedi itu ditujukan kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel dan menyatakan izin TDUP tidak diperpanjang per 27 Oktober 2017. (cnn/ra/udi)